Impor BBM dan LPG Bakal Lewat BLU, Kementerian ESDM Siapkan Aturan Baru

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menggodok Peraturan Menteri (Permen) ESDM terkait dengan skema pengadaan impor minyak dan gas bumi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait skema tersebut berlaku, pemerintah perlu menyiapkan aturan turunan untuk mengatur mekanisme pelaksanaannya secara lebih terperinci.

Sekadar informasi, pemerintah mengubah skema pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.

Baca Juga: ESDM Pertimbangkan Stok Global dalam Penetapan Kuota Nikel 2027

“Sedang kita sempurnakan permennya ya, ini masih membutuhkan tahapan-tahapan untuk bisa berjalan ya. Kalau perpresnya sudah berlaku,tinggal kita tahapan menuju kepada implementasi 100% saja yang perlu kita tetapkan dengan permen ya,” kata Laode di Kementerian ESDM, Senin (2/11/2026) sore.

Laode menjelaskan, pelaksanaan skema melalui BLU Migas pada dasarnya sudah mulai berjalan. Namun, penerapan secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena pemerintah masih perlu menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk infrastruktur.

Menurut Laode, Permen tersebut nantinya akan merinci tahapan implementasi sekaligus mengatur mekanisme pengadaan dan impor migas melalui BLU Migas.

Baca Juga: ESDM Buka Pendampingan RKAB, Perusahaan Tambang Dibidik Siap Lebih Awal

“Kalau mulai berjalan, kalau pertanyaan gitu sekarang sudah mulai. Cuman untuk implementasi secara 100% itu masih membutuhkan tahapan. Kan harus menyiapkan dulu infrastruktur dan lain-lain,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah mengubah skema pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.

Kebijakan ini mengubah mekanisme pengadaan yang sebelumnya dilakukan melalui tender antarbisnis menjadi skema antarpemerintah dan antarpemerintah dengan badan usaha.

Bahlil mengatakan, perubahan tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam menentukan negara pemasok minyak mentah dan energi.

“Perpres 107 ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude BBM dan LPG bagi negara kita,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).