Pramono Minta ASN Jakarta Bijak Unggah Konten di Media Sosial: Tidak Bisa Seenaknya

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta agar menjaga profesionalitas ketika menggunakan media sosial. ASN diminta tidak sembarangan mengunggah konten yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan.

Dia menegaskan, kebebasan berekspresi yang dimiliki ASN tidak boleh mengesampingkan kewajiban mereka sebagai pelayan publik. Terlebih, ASN terikat tanggung jawab profesional selama menjalankan tugas pemerintahan.

"Tidak bisa seenaknya atau sesukanya memposting di media sosial hal-hal yang berkaitan bukan tugas utamanya," kata Pramono seusai mengambil sumpah dan janji pengangkatan 3.418 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Baca Juga: Profil Yuriska Patricia, Istri Asnawi Mangkualam yang Berkarier Sebagai Aktris

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di tengah munculnya sejumlah ASN di berbagai daerah yang menyampaikan pandangan melalui media sosial mengenai isu nasional, termasuk persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, ASN tetap memiliki hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Namun, hal tersebut harus dijalankan dengan mempertimbangkan posisi dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara.

Baca Juga: Dampingi Sejak Sebelum Era GGS, Begini Cara Prilly Latuconsina Apresiasi Penggemar Lawasnya

"Sehingga dengan demikian, tanpa mengurangi hak demokrasi yang dimiliki oleh ASN Jakarta, selama mereka bertugas tentunya mereka harus bekerja secara profesional," ujarnya.

Pramono juga menilai proses seleksi dan pembinaan ASN di Jakarta telah berlangsung secara ketat dan bertahap. Mereka telah mendapatkan pelatihan dari Pemprov Jakarta, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta sejumlah institusi lainnya.

"Saya yakin ASN Jakarta ini seleksinya sudah ketat dan bertahap. Apalagi mereka mendapatkan pelatihan, baik dari Pemerintah Jakarta sendiri, dari Badan Kepegawaian Nasional, dari Kemenpan RB, dan dari berbagai institusi yang lainnya," tuturnya.