Pemprov Jakarta Arahkan Sarana Jaya Jadi Pengembang Kawasan Terintegrasi

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mendorong Perumda Pembangunan Sarana Jaya, untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan memperkuat sumber pendapatan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi perusahaan daerah, untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan dan pembangunan ibu kota.

Optimalisasi aset menjadi salah satu agenda yang diarahkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) kepada Sarana Jaya. Perusahaan tidak hanya dituntut meningkatkan pemanfaatan lahan dan properti, tetapi juga memastikan setiap aset menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan.

General Manager Sekretaris Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Hifdzi Mujtahid, mengatakan penguatan organisasi, pengembangan bisnis, dan peningkatan produktivitas aset menjadi fokus transformasi perusahaan.

Baca Juga: Sektor Pendidikan hingga Kesejahteraan Sosial Harus Jadi Prioritas dalam APBD Jakarta 2027

"Potensi aset Sarana Jaya sangat besar dan harus dikelola dengan pendekatan bisnis yang terukur. Fokus manajemen adalah memastikan setiap aset memiliki arah pemanfaatan yang jelas, memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan perusahaan, serta senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," kata Hifdzi dalam keterangan yang diterima, Senin (2/11/2026).

Arahan tersebut merupakan bagian dari hasil Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM) Tahunan Tahun Buku 2025. Sejumlah pekerjaan yang harus dijalankan Sarana Jaya pada 2026, antara lain menindaklanjuti rencana aksi hasil Diagnostic Performance Review, memperkuat likuiditas, serta mempercepat sensus dan digitalisasi aset.

Perusahaan daerah tersebut juga diminta mengembangkan sumber pendapatan berulang (recurring income), meningkatkan produktivitas properti komersial, mengelola kawasan, serta mengembangkan bisnis hunian.

Dalam pelaksanaannya, Sarana Jaya harus mempertimbangkan legalitas aset, kelayakan ekonomi, efektivitas biaya, dan risiko kerja sama dengan mitra bisnis. Monitoring dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan portofolio aset sejalan dengan target perusahaan.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Siapkan Lokasi Alternatif Relokasi Pedagang Pasar Taman Puring, KTP Jadi Penentu

"Optimalisasi aset bukan hanya tentang meningkatkan tingkat pemanfaatannya, tetapi juga memastikan setiap aset memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, seluruh keputusan bisnis perlu mempertimbangkan aspek legalitas, kelayakan usaha, pengendalian risiko, dan manfaat jangka panjang bagi perusahaan," jelasnya.

Di sisi organisasi, KPM telah menetapkan susunan kepemimpinan Dewan Pengawas Sarana Jaya melalui keputusan yang diterima perusahaan pada Jumat (30/10/2026). Nurfitria Farhana ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas, sedangkan Ulin Ni'am Yusron diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas bersama anggota lainnya.

Penataan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara Direksi dan Dewan Pengawas, terutama dalam mengawal rencana bisnis, mengawasi pencapaian sasaran strategis, dan memastikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.