Cara Belanda Menjalankan Politik Adu Domba di Masa Penjajahan dan Dampaknya

AKURAT.CO Selama lebih dari tiga abad menduduki Nusantara, kekuasaan kolonial Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC) hingga Pemerintah Hindia Belanda tidak dibangun semata-mata di atas kekuatan persenjataan militer. Kunci utama kelanggengan dominasi asing di kepulauan yang begitu luas ini terletak pada penguasaan strategi manipulasi politik: divide et impera (politik adu domba).

Pemerintah kolonial secara sistematis memanfaatkan, memelihara, dan memprovokasi keretakan internal elite lokal.

Dengan mencegah terbentuknya konsolidasi kekuatan antarkerajaan maupun inter-suku, Belanda berhasil menguasai Nusantara secara bertahap tanpa harus mengerahkan armada perang skala besar secara terus-menerus. Mekanisme dan Siasat Belanda Dalam Memecah Belah Nusantara

Baca Juga: Setelah Timnas Indonesia yang Semakin 'Belanda' Juara, Masih Pantaskah Mempersoalkan Naturalisasi?

Secara teknis, penerapan divide et impera oleh kolonial Belanda dijalankan melalui beberapa instrumen strategis:

• Mekanisme Stelsel Kontrak dan Ketergantungan Finansial

Belanda dengan sengaja memotong sumber pendapatan utama para raja dan bangsawan local (seperti hak memungut bea cukai pelabuhan). Sebagai gantinya, Belanda memberikan "gaji bulanan" atau tunjangan dinasti kepada para bangsawan. Langkah ini secara perlahan mengubah status raja dan sultan dari penguasa berdaulat menjadi pejabat administratif yang bergantung penuh pada kas kolonial.

• Eksploitasi Sentimen Primordial dan Dualisme Hukum

Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem pengelompokan Masyarakat (Regeeringsreglement 1854) yang membagi penduduk menjadi tiga kelas: Europeanen (Eropa), Vreemde Oosterlingen (Timur Asing), dan Inlanders (Pribumi). Selain itu, Belanda sengaja mempertajam perbedaan antara hukum adat lokal dengan kelompok keagamaan untuk menciptakan ketegangan sosial di tingkat tapak.

• Siasat Kontrak Kontraktual dan Intervensi Suksesi

Setiap kali terjadi perebutan takhta di sebuah kerajaan, Belanda tidak langsung menyerang. Mereka menawarkan dukungan militer dan pengakuan politik kepada faksi pangeran yang paling rentan atau kurang populer. Sebagai imbalannya, pangeran tersebut diwajibkan menandatangani perjanjian yang menyerahkan monopoli perdagangan, penguasaan pelabuhan, atau pembayaran ganti rugi perang yang membebani kas kerajaan.

Baca Juga: Apa Itu Politik Divide et Impera? Penjelasan dan Penerapannya di Masa Kolonial

Analisis Kasus Historical Paling Fatal di Nusantara

Strategi ini terbukti melumpuhkan entitas-entitas politik terbesar yang pernah ada di Nusantara:

Fragmentasi Kesultanan Mataram Islam (1755–1813)

Mangkubumi dan Raden Mas Said berjuang melawan Sunan Pakubuwana II yang didukung VOC. Merekayasa kelelahan perang, VOC memaksakan Perjanjian Giyanti (1755) yang membelah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tak berhenti di situ, perpecahan berlanjut lewat Perjanjian Salatiga (1757) dan pembentukan Pakualaman (1813), yang secara efektif memadamkan potensi Mataram sebagai kekuatan pemersatu Jawa.

Instrumentalisasi Konflik Ideologis dalam Perang Padri (1821–1838)

Di Sumatra Barat, Belanda masuk ke dalam perselisihan antara Kaum Adat dan Kaum Padri. Dengan menawarkan bantuan militer kepada Kaum Adat yang terdesak, Belanda menancapkan

kekuasaan militernya di Minangkabau. Ketika Kaum Adat akhirnya menyadari manipulasi Belanda dan bersatu dengan Kaum Padri di bawah Pimpinan Tuanku Imam Bonjol, posisi Belanda sudah terlanjur sangat kuat di wilayah tersebut.

Perang Makassar dan Persekutuan Arung Palakka (1666–1669)

VOC di bawah Speelman memanfaatkan ketegangan antara Kerajaan Gowa (Makassar) dan Kerajaan Bone (Bugis). Dengan merangkul Arung Palakka dari Bone yang ingin membebaskan rakyatnya dari dominasi Gowa, VOC berhasil menundukkan Sultan Hasanuddin melalui Perjanjian Bongaya (1667), yang menghancurkan monopoli perdagangan laut Gowa-Tallo.

Dampak Sosiologis Jangka Panjang dan Pembongkaran Siasat Kolonial

Politik adu domba menciptakan fragmentasi psikologis yang mendalam di Masyarakat Nusantara. Selama beberapa abad, perjuangan melawan penjajahan selalu bersifat lokal, sektoral, dan mudah dipadamkan secara bergantian (piecemeal conquest).

Kesadaran untuk menghentikan siklus ini baru muncul pada awal abad ke-20 melalui gerakan Kebangkitan Nasional. Para pemuda terpelajar menyadari bahwa kekuatan kolonial hanya bisa ditumbangkan jika perbedaan suku, agama, dan asal-usul ditransformasikan menjadi satu identitas kolektif. Puncaknya pada Sumpah Pemuda 1928, bangsa Indonesia berhasil melumpuhkan doktrin divide et impera dengan menetapkan prinsip: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Layya Aulia Cesar (Magang)