SMRC: 68 Persen Publik Percaya Jokowi Membangun Politik Dinasti, 75 Persen Tidak Suka

AKURAT.CO - Mayoritas publik menganggap Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang membangun politik dinasti. Demikian kesimpulan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei dilakukan SMRC pada rentang 29 Oktober-5 November 2023. Hasil survei disampaikan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, Kamis (16/11/2023).
Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Sampel sebanyak 2400 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi.
Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1939 atau 81%. Sebanyak 1939 responden ini yang dianalisis.
Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2,3% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
"68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka Presiden Jokowi membangun politik dinasti," kata Saiful Mujani.
Saiful mendefinisikan politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah. Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun seperti dari ayah ke anak.
Politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa. Seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dikatakan punya karakteristik dinasti apabila ia memeroleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa, di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut.
Anggapan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti karena putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo, menantunya Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, dan anak bungsunya Kaesang Pangarep diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa berjuang panjang dari bawah.
Terbaru, Gibran maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Supaya tidak bingung, SMRC bertanya dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Terhadap pertanyaan tersebut, hanya 38 persen publik yang tahu atau pernah dengar mengenai politik dinasti, 62 persen yang tidak tahu.
"Dari yang tahu, 53 persen menyatakan setuju dengan pandangan bahwa politik dinasti tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga untuk menjadi pejabat pemerintahan. Ada 45 persen yang tidak setuju dan 2 persen tidak tahu. Dari yang tahu, sebanyak 85 persen menyatakan tidak suka dengan politik dinasti, hanya 13 persen yang suka, dan sisanya (2 persen) tidak menjawab," tutur Saiful Mujani.[]
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 2Prediksi Skor Shakhtar vs Sporting CP 4 November 2026: Sama-Sama Incar Kebangkitan
- 3Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 4Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 5Prediksi Skor LASK Linz vs Slovan Bratislava 4 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 6Prediksi Pertandingan Galatasaray vs Stuttgart 4 November 2026: Skor, Starting XI, dan Jadwal
- 7Prediksi Skor Atletico Madrid vs Bayern Munchen 4 November 2026: Los Rojiblancos Diunggulkan
- 8Kisi-Kisi dan Contoh Soal Matematika Wajib TKA SMA 2026 Lengkap dengan Kunci Jawaban
- 9Istana: Penyadapan yang Dilakukan Listyo Sigit Mengarah Perbuatan Makar
- 10Prabowo Tunjuk Letjen Ariyo Windutomo Jadi Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan Menggantikan Listyo Sigit






