Kejahatan Besar! Demokrat Minta Polri Ungkap Dalang Penyadapan Presiden Prabowo

AKURAT.CO Partai Demokrat menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak dilakukan secara mandiri oleh para tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri. Kepolisian diminta mengungkap pihak yang memerintahkan, apa motifnya, hingga kepentingan di balik aksi tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, Demokrat sejak awal telah mengasumsikan adanya praktik penyadapan dan memilih meningkatkan kewaspadaan. Namun, Partai Demokrat tidak ingin berprasangka buruk sebelum aparat penegak hukum mengungkap hasil penyidikan.

"Kami sejak awal mengasumsikan memang ada penyadapan itu, gitu ya. Dan kami tidak ingin suuzon sebetulnya, tetapi ya kita berasumsi saja, waspada, bahwa itu bisa dilakukan," kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Baca Juga: Mengenal Sistem LIMS dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden oleh Mantan Kapolri

Menurutnya, penyadapan tanpa mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan merupakan kejahatan serius. Terlebih, apabila benar Presiden Prabowo menjadi salah satu sasaran penyadapan.

"Karena bagaimanapun penyadapan tanpa melalui prosedur perundang-undangan, tentu ini adalah kejahatan besar. Bahkan kalau benar ternyata presiden disadap, ya ini menurut saya kategori kejahatan yang sangat besar," ujarnya.

Herman menilai, kasus tersebut perlu diusut secara transparan agar publik mengetahui tujuan penyadapan dan pihak yang berada di baliknya. Dia secara khusus mempertanyakan siapa yang memberikan perintah, serta kepentingan apa yang hendak dicapai.

"Dan tentu yang paling penting, untuk apa penyadapan itu? Dan atas perintah siapa? Kepentingannya apa?" tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan, Jangan Ada yang Ditutup-Tutupi

Dia juga menduga terdapat lebih banyak pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, penyadapan tidak mungkin hanya melibatkan satu orang karena membutuhkan kebijakan, teknologi, operator, hingga analisis atas informasi yang diperoleh.

"Ya, tidak bisa mandiri, berdiri sendiri ya. Pasti ada kolaborasilah gitu, kan enggak mungkin ini hanya dilakukan oleh seseorang. Karena ini kan persoalan kebijakan juga. Persoalan kebijakan, kemudian ada teknik, ada teknologi, ada operator, dan kemudian sejauh mana sebetulnya penyadapan ini dianalisis untuk kepentingan apa?" katanya.

Meski demikian, Herman menegaskan Demokrat tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak luar. Dia menyerahkan pengungkapan aktor dan motif penyadapan kepada aparat penegak hukum.