Komisi III: Jamwas Harus Tindak Jaksa Batam dalam Kasus ABK Fandi Ramadhan

Putri Dinda Permata Sari | 26 Februari 2026, 15:58 WIB

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam konferensi pers membahas tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan, anak buah kapal (ABK). (Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari)

AKURAT.CO Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan sejumlah kesimpulan rapat terkait penanganan perkara anak buah kapal (ABK) Fandi Ramadhan, yang dituntut hukuman mati atas kasus penyelundupan 2 ton narkotika.

Pihaknya kembali mengingatkan agar penanganan perkara Fandi Ramadhan menerapkan asas dan prinsip keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kami menegaskan kembali rekomendasi hasil rapat tanggal 23 Februari 2026, agar penanganan perkara atas nama Saudara Fandi Ramadhan benar-benar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam KUHP yang baru," ujar Habiburokhman membacakan kesimpulan RDPU, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa Komisi III meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, untuk menegur dan memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dalam perkara Nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm atas nama Muhammad Arfian.

"Kami meminta Jamwas untuk menegur dan memeriksa JPU Kejari Batam agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ke muka umum," katanya.

Tidak hanya itu, Komisi III juga akan memanggil penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kepala Kejaksaan Negeri Batam dalam perkara Nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm untuk memberikan keterangan seterang-terangnya.

"Kami ingin semua proses ini transparan dan akuntabel. Karena itu, aparat penegak hukum terkait akan kami panggil untuk memberikan penjelasan secara terbuka," tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Komisi III juga meminta Komisi Yudisial (KY) melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr dan Nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm sesuai peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Komisi III dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.