DPR Minta Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak Tak Timbulkan Ketakutan

AKURAT.CO Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengingatkan agar kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengumpulan data serta pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.

"Jangan sampai keberadaan kebijakan ini malah menakutkan bagi para wajib pajak," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senin (20/7/2026).

Utut menegaskan, pada prinsipnya ia mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat penerimaan negara.

Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan pendekatan yang tepat dan tidak menimbulkan kekhawatiran.

"Kalau tujuannya baik, tentu kita dukung. Yang paling utama harus kita jaga di republik ini adalah moral hazard," ujarnya.

Meski demikian, Utut mengaku belum mengetahui secara rinci latar belakang maupun mekanisme pelibatan aparat TNI dalam kebijakan tersebut.

Karena itu, ia belum dapat menyampaikan sikap resmi Komisi I DPR.

"Saya belum tahu detail tujuannya. Kalau soal ini saya belum bisa mengatasnamakan Komisi I, ini pandangan pribadi saya. Sebab, pro dan kontra itu selalu ada, terutama di negara demokratis," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi.

Baca Juga: Apa Fungsi Lanal? Mengenal Tugas, Peran, dan Fungsi Pangkalan TNI Angkatan Laut di Indonesia