Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan yang Ramah dan Bebas Diskriminasi untuk Perempuan

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan penguatan sistem kesehatan perempuan menjadi semakin penting di tengah tantangan yang masih dihadapi.

Berdasarkan data BPS, penduduk wanita di semester I-205 mencapai 49,6 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 142 juta jiwa. Sehingga kualitas kesehatan perempuan secara langsung menentukan kualitas sumber daya manusia nasional.

Di sisi lain, upaya perbaikan kesehatan perempuan terus menunjukkan kemajuan, meskipun tantangan yang dihadapi masih kompleks. Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari posisi tertinggi menjadi peringkat ketiga di ASEAN.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Setiap Perempuan Peroleh Akses Layanan Kesehatan yang Setara dan Responsif

"Hal ini membutuhkan usaha-usaha agar posisi Indonesia menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, kasus kanker serviks mencapai sekitar 36 ribu kasus per tahun, yang berkaitan dengan rendahnya cakupan skrining dan kesadaran terhadap vaksinasi," kata Arifah dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah merespons tantangan ini melalui inisiatif program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan sejak awal tahun lalu.

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk perempuan, terhadap kondisi kesehatan diri dan keluarganya, sehingga deteksi dini dapat dilakukan dan beban pembiayaan jangka panjang dapat ditekan.

"Kami juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi kami guna memperkuat kualitas sistem kesehatan perempuan yang lebih responsif dan berkelanjutan," ucapnya.

Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah hal yang menjadi rekomendasi dalam penguatan kesehatan perempuan. Pertama, memastikan layanan kesehatan yang ramah, aman, dan bebas dari diskriminasi.

Kedua, memperkuat upaya pencegahan serta deteksi dini penyakit di setiap tahap kehidupan. Ketiga, memperluas akses layanan, khususnya bagi perempuan di wilayah 3T dan kelompok rentan.

Baca Juga: Apakah Facelift Wajah Berbahaya untuk Kesehatan? Ini Risiko dan Efek Sampingnya

Keempat, mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sistem perlindungan dari kekerasan. Sekaligus memperkuat layanan kesehatan jiwa bagi perempuan dan remaja, serta meningkatkan literasi kesehatan agar perempuan mampu mengambil keputusan yang tepat bagi diri sendiri dan keluarganya.

Dia menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem layanan kesehatan yang responsif gender, yang dapat mengakomodir setiap siklus kehidupan perempuan, menjamin layanan bebas diskriminasi dan berkualitas.

Menurutnya, prinsip 'no woman left behind' menjadi landasan utama pemenuhan akses layanan kesehatan bagi seluruh perempuan.