Panglima TNI Jawab Kritik Soal Militerisasi: Kami Bekerja Demi Efektivitas Negara

AKURAT.CO Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi kritik publik terkait penempatan personel militer di sejumlah lembaga sipil.

Ia menyatakan, masyarakat berhak menyampaikan pendapat karena dilindungi oleh undang-undang.

“Kalau berpendapat ya boleh-boleh saja, karena dilindungi undang-undang. Silakan,” ujar Panglima usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Agus menekankan, kebijakan tersebut diambil demi meningkatkan produktivitas dan kinerja kementerian serta lembaga negara.

“Pendapat saya positif saja. Tujuannya untuk Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

Sebelumnya, TNI mengerahkan personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Baca Juga: Menkop Budi Akui Koperasi Desa Bisa Hasilkan Rp1 Miliar per Tahun, Ini Penjelasannya

Sementara itu, penunjukan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga menyorot perhatian.

Djaka, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama BIN, dikenal memiliki latar belakang militer dan intelijen yang kuat.

Pengangkatan Djaka diharapkan memperkuat pengawasan serta pemberantasan penyelundupan dan perdagangan ilegal di sektor kepabeanan dan cukai.