Cek Fakta: Program Pembuatan SIM Gratis 2026 Korlantas Polri

AKURAT.CO Tawaran pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis tentu terdengar menggiurkan, terutama bagi masyarakat yang sedang berencana mengurus dokumen berkendara tersebut. Namun, masyarakat perlu berhati-hati karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya.

Kabar mengenai program pembuatan SIM gratis 2026 yang beredar di TikTok dipastikan merupakan informasi hoaks. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Masyarakat juga diminta waspada terhadap tautan pendaftaran yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penipuan digital dan mencuri data pribadi.

Klarifikasi tersebut disampaikan Korlantas Polri pada Rabu, 4 November 2026, setelah informasi mengenai program SIM gratis beredar melalui akun TikTok @user8251655773322 pada Selasa, 3 November 2026.

Dalam keterangannya, Korlantas Polri menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Disampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar, menyesatkan, dan bukan pengumuman resmi. Informasi tersebut juga telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital," tulis Korlantas Polri melalui pengumuman resmi yang diterima AKURAT.CO, Rabu, 4 November 2026.

Persoalan ini bukan sekadar mengenai benar atau tidaknya kabar SIM gratis. Tawaran layanan administratif tanpa biaya yang disebarkan melalui media sosial juga perlu diwaspadai karena dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memperoleh uang maupun informasi pribadi masyarakat.

Benarkah Ada Program Pembuatan SIM Gratis 2026?

Tidak benar. Informasi mengenai program pembuatan SIM gratis 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoaks. Korlantas Polri telah menegaskan bahwa informasi tersebut bukan pengumuman resmi dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemunculan informasi tersebut melalui TikTok menjadi perhatian karena media sosial sering dimanfaatkan masyarakat untuk mencari informasi mengenai layanan publik. Sayangnya, tidak semua unggahan yang terlihat meyakinkan berasal dari instansi pemerintah atau memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam kasus ini, Korlantas Polri secara khusus meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap unggahan yang menawarkan pembuatan maupun perpanjangan SIM secara gratis.

Terlebih, informasi tersebut disertai ajakan untuk melakukan pendaftaran melalui tautan yang terdapat pada bio profil akun media sosial. Pola seperti ini perlu diperiksa secara cermat karena masyarakat tidak selalu mengetahui siapa pengelola tautan maupun pihak yang menerima data pendaftaran.

Klarifikasi Korlantas Polri sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat harus membedakan informasi resmi dengan promosi layanan yang tidak memiliki kejelasan penyelenggara.

Baca Juga: Apakah Balik Nama STNK Bisa Dilakukan secara Online?

Baca Juga: Polisi Naik KRL Gerebek Kampung Bahari, Pihak KAI Ungkap Fakta Ini

Mengapa Informasi SIM Gratis 2026 Dinyatakan Hoaks?

Ada beberapa hal yang menjadi dasar penting untuk memahami mengapa informasi pembuatan SIM gratis 2026 perlu diluruskan.

Pertama, Korlantas Polri menyatakan bahwa informasi tersebut bukan pengumuman resmi. Artinya, masyarakat tidak memiliki dasar untuk menganggap unggahan di TikTok tersebut sebagai program pelayanan kepolisian.

Kedua, narasi dalam unggahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korlantas Polri menjelaskan bahwa penerbitan SIM tetap dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Ketiga, informasi tersebut telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan unggahan tersebut sebagai acuan ketika hendak mengurus dokumen berkendara.

Hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan nama institusi pemerintah dalam sebuah unggahan tidak otomatis membuat informasi tersebut benar. Masyarakat tetap perlu memeriksa sumber, kejelasan penyelenggara, dan kesesuaian informasi dengan pengumuman resmi.

Dalam konteks layanan publik, verifikasi menjadi penting karena informasi yang keliru dapat membuat masyarakat mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri.

Bagaimana Aturan Masa Berlaku SIM di Indonesia?

Salah satu narasi yang turut diluruskan Korlantas Polri berkaitan dengan masa berlaku Surat Izin Mengemudi.

Korlantas Polri menegaskan bahwa SIM tidak berlaku seumur hidup. Ketentuan mengenai masa berlaku dokumen tersebut telah diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Artinya, pemegang SIM tetap memiliki kewajiban untuk memperpanjang dokumen tersebut secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan ini penting dipahami karena masa berlaku SIM sering kali disalahartikan sebagai dokumen yang dapat digunakan selamanya setelah diterbitkan.

Padahal, terdapat perbedaan antara kepemilikan SIM dan masa berlaku dokumen. Seseorang memang dapat memiliki SIM, tetapi hak penggunaan dokumen tersebut tetap mengikuti periode masa berlaku yang ditentukan dalam peraturan.

Bagi masyarakat yang masa berlaku SIM-nya hampir habis, informasi ini juga menjadi pengingat untuk tidak menunggu sampai melewati tanggal kedaluwarsa sebelum mengurus perpanjangan.

Berapa Tarif Penerbitan SIM Berdasarkan Aturan Pemerintah?

Selain masa berlaku, Korlantas Polri juga meluruskan narasi mengenai biaya penerbitan SIM.

Ketentuan tarif penerbitan SIM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan hukum dalam pengenaan tarif layanan kepolisian, termasuk penerbitan SIM.

Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat perlu memahami bahwa informasi mengenai program pembebasan biaya penerbitan SIM tidak dapat dipercaya hanya berdasarkan unggahan media sosial.

Ada perbedaan antara program resmi pemerintah yang memiliki dasar kebijakan dengan tawaran gratis yang dibuat oleh akun tidak jelas.

Jika memang terdapat perubahan kebijakan mengenai tarif atau program pelayanan SIM, masyarakat perlu memastikan informasi tersebut berasal dari instansi berwenang dan memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, jangan langsung menganggap sebuah tawaran sebagai kebijakan baru hanya karena menggunakan istilah seperti program nasional, bantuan pemerintah, atau pelayanan khusus.

Apa Modus Penipuan di Balik Tawaran SIM Gratis?

Salah satu hal yang patut diwaspadai dari informasi hoaks SIM gratis 2026 adalah kemungkinan penyalahgunaan tawaran tersebut untuk menjalankan penipuan digital.

Korlantas Polri secara khusus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap unggahan yang menawarkan pembuatan atau perpanjangan SIM gratis, terutama jika disertai tautan pendaftaran melalui bio profil media sosial.

Tautan tersebut perlu diperiksa sebelum dibuka atau digunakan untuk memasukkan informasi pribadi.

Ada beberapa risiko yang perlu dipahami masyarakat ketika menemukan tawaran layanan SIM gratis yang tidak jelas sumbernya.

• Pengumpulan data pribadi: Formulir pendaftaran palsu dapat meminta nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga informasi identitas lainnya.

• Penyalahgunaan dokumen: Foto KTP atau dokumen identitas yang diunggah berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

• Permintaan uang: Pelaku dapat meminta pembayaran dengan dalih biaya administrasi, verifikasi, atau pengurusan dokumen.

• Pencurian kode OTP: Korban dapat diminta memberikan kode OTP dengan alasan aktivasi atau konfirmasi pendaftaran.

• Penyalahgunaan tautan: Tautan tertentu dapat mengarahkan pengguna ke halaman yang dirancang untuk mengumpulkan informasi pribadi.

Perlu dipahami bahwa risiko tersebut merupakan kemungkinan modus yang perlu diwaspadai, bukan berarti seluruhnya telah terbukti terjadi dalam kasus unggahan TikTok yang diklarifikasi Korlantas Polri.

Justru karena belum mengetahui siapa pengelola tautan tersebut, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru memberikan informasi pribadi.

Bagaimana Cara Menghindari Penipuan Berkedok SIM Gratis?

Masyarakat dapat melakukan beberapa langkah sederhana untuk menghindari penipuan yang memanfaatkan isu pembuatan SIM gratis.

Langkah pertama adalah memeriksa informasi melalui kanal resmi kepolisian. Jangan menjadikan unggahan akun pribadi sebagai satu-satunya sumber informasi mengenai kebijakan penerbitan SIM.

Kedua, jangan langsung mengeklik tautan pendaftaran yang dibagikan melalui bio akun media sosial. Periksa terlebih dahulu identitas pengelola dan pastikan pihak tersebut memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan layanan.

Ketiga, jangan sembarangan mengunggah dokumen identitas ke formulir digital yang belum jelas keasliannya. Dokumen seperti KTP memuat informasi pribadi yang dapat disalahgunakan apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keempat, jangan pernah memberikan kode OTP kepada orang lain. Kode tersebut merupakan informasi rahasia yang dapat digunakan untuk mengakses atau mengonfirmasi aktivitas pada layanan digital tertentu.

Kelima, jangan mudah mentransfer uang kepada pihak yang menjanjikan pengurusan SIM gratis atau menawarkan jalur khusus tanpa kejelasan prosedur.

Keenam, apabila menemukan informasi yang meragukan, lakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada instansi resmi sebelum menyerahkan dokumen asli maupun uang.

Langkah-langkah tersebut penting karena penipuan digital tidak selalu dimulai dengan permintaan uang. Dalam sejumlah skenario, pengumpulan data pribadi justru menjadi tahap awal sebelum pelaku mencoba melakukan penyalahgunaan lebih lanjut.

Mengapa Masyarakat Perlu Waspada terhadap Hoaks SIM Gratis 2026?

Informasi mengenai layanan gratis memiliki daya tarik tersendiri karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketika sebuah unggahan menawarkan kemudahan mengurus dokumen tanpa biaya, sebagian orang mungkin terdorong untuk segera mendaftar tanpa memeriksa kebenarannya.

Situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan melalui penipuan digital.

Apalagi, media sosial memungkinkan sebuah informasi menyebar dengan cepat. Unggahan yang dibagikan berulang kali atau mendapatkan banyak interaksi belum tentu memiliki dasar informasi yang benar.

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni rendahnya kewaspadaan sebagian pengguna ketika berhadapan dengan formulir digital.

Sebagai ilustrasi, seseorang menemukan unggahan yang menjanjikan pembuatan SIM gratis 2026. Karena tertarik, ia membuka tautan pada bio akun tersebut, kemudian mengisi nama, nomor identitas, dan mengunggah foto KTP.

Setelah itu, pengelola formulir meminta kode OTP dengan alasan verifikasi data. Jika permintaan tersebut dipenuhi tanpa pemeriksaan, informasi yang seharusnya bersifat rahasia berpotensi disalahgunakan.

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat informasi palsu tidak selalu berbentuk kehilangan uang secara langsung. Data pribadi yang diberikan secara sembarangan juga dapat menimbulkan risiko keamanan digital.

Di sinilah masyarakat perlu memahami bahwa tawaran gratis tidak otomatis menguntungkan apabila sumber dan mekanisme pelayanannya tidak dapat dipastikan.

Klarifikasi Korlantas Polri mengenai hoaks SIM gratis 2026 karena itu bukan hanya berkaitan dengan pelurusan informasi, tetapi juga menjadi pengingat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

Masyarakat perlu lebih kritis sebelum mempercayai informasi yang beredar, terlebih jika unggahan tersebut meminta tindakan yang melibatkan dokumen identitas, uang, atau kode keamanan.

Pada akhirnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial harus diimbangi dengan kebiasaan melakukan verifikasi. Jangan sampai keinginan mendapatkan layanan gratis justru membuat masyarakat kehilangan uang atau menghadapi risiko penyalahgunaan identitas.

Pantau terus informasi mengenai penerbitan dan perpanjangan SIM melalui kanal resmi kepolisian serta media terpercaya agar tidak mudah terjebak kabar bohong.

Baca Juga: Kondisi Apa yang Memperbolehkan Polisi Melakukan Penyadapan? Ini Aturan Hukumnya

Baca Juga: Polri Buka Suara soal Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal Polisi

FAQ

1. Apakah benar ada program pembuatan SIM gratis 2026?

Tidak benar. Korlantas Polri telah mengklarifikasi bahwa informasi mengenai program pembuatan SIM gratis 2026 yang beredar melalui TikTok merupakan hoaks, bukan pengumuman resmi. Masyarakat diminta tidak mempercayai maupun menyebarluaskan informasi tersebut.

2. Mengapa informasi SIM gratis 2026 disebut hoaks?

Informasi tersebut disebut hoaks karena tidak berasal dari pengumuman resmi Korlantas Polri dan narasinya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Korlantas Polri juga menyampaikan bahwa informasi tersebut telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

3. Berapa lama masa berlaku SIM menurut UU Nomor 22 Tahun 2009?

Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masa berlaku SIM adalah lima tahun dan dapat diperpanjang. Karena itu, pemegang SIM perlu memperhatikan tanggal kedaluwarsa dokumen masing-masing.

4. Apakah SIM berlaku seumur hidup?

Tidak. SIM tidak berlaku seumur hidup karena memiliki masa berlaku selama lima tahun. Pemegangnya harus melakukan perpanjangan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Apa dasar hukum tarif pembuatan SIM di Indonesia?

Ketentuan mengenai tarif penerbitan SIM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjadi landasan pengaturan tarif layanan kepolisian, termasuk penerbitan SIM.

6. Bagaimana cara menghindari penipuan berkedok pembuatan SIM gratis?

Masyarakat perlu memeriksa informasi melalui kanal resmi kepolisian sebelum melakukan pendaftaran. Hindari tautan yang tidak jelas, jangan sembarangan mengunggah KTP atau dokumen identitas, jangan memberikan kode OTP, dan jangan mentransfer uang kepada pihak yang tidak dapat dipastikan identitas serta kewenangannya.