Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Ribka Tjiptaning: Kenapa Kasusnya Baru Diangkat Sekarang?
Oktaviani | 1 Februari 2024, 16:19 WIB

AKURAT.CO Anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, mengaku bingung dengan panggilan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya.
Hal tersebut disampaikan Ribka usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Politikus PDIP ini juga mengaku heran mengapa baru saat ini peristiwa yang terjadi 12 tahun lalu dipersoalkan oleh lembaga antirasuah.
"Aku tuh sebenarnya nggak tahu. Dapat undangan ini juga nggak tahu kasusnya apa. Cuma gua bingung saja kenapa kasusnya diangkat baru sekarang? Itu kan sudah 12 tahun yang lalu. Jadi ditanyain banyak yang nggak tahu," kata Ribka.
Dirinya mengaku disodorkan 15 pertanyaan oleh penyidik. Namun, kata Ribka, karena waktunya sudah belasan tahun lamanya berlalu, maka banyak yg dia lupa.
Akan tetapi, dirinya menjelaskan kepada penyidik soal tupoksinya di DPR terkaot pembahasan anggaran.
"Saya enggak merasa apa-apa. Malah bingung, bingung ini gue dipanggil kenapa ya? Kalau ada masalah kenapa nggak dulu-dulu saja! Gitu saja," kata Ribka.
Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ribka Tjiptaning, terkait kasus penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI.
Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pemeriksaan terhadap Ribka dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain Ribka, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya dalam perkara tersebut. Mereka adalah, Ruslan Irianto Simbolon, dan Bunamas.
Ketiganya akan diperiksa untuk tersangka dalam kasus tersebut. Adapun tiga tersangkanya yakni, Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker (kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali); Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
Untuk tersangka Reyna, dia merintis karier di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021.
Selain di Kemnaker, Reyna Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Reyna dikabarkan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dapil Gorontalo. Reyna sempat menjabat Wakil Ketua DPW PKB Bali.
Sedangkan terkait PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).
Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Keuangan Negara (LHPKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2012 ini telah merugikan negara sebesar Rp17.682.445.455.
Dalam kasus ini, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Kamis (7/9/2023).
Wakil Ketua DPR yang karib disapa Cak Imin itu diperiksa sebagai saksi, terkait kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) tahun 2012.
Cak Imin diperiksa terkait persetujuannya dalam proyek itu. Mengingat, ia adalah mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Prancis Terbuka: Ganda Putra Indonesia Menggila, Leo/Daniel dan Raymond/Joaquin Melesat ke Perempat Final
- 2Survei IPO: Gerindra Memimpin, PSI yang Diperkuat Jokowi di Posisi Sembilan
- 3Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu Akhir Oktober 2026, Cek Tahapannya
- 4Lineup Jazz Goes to Campus 2026 Lengkap, Ada Kahitna hingga Maliq & D'Essentials
- 5UMKM Indonesia Bidik Pasar Global, LPEI Tawarkan Pembiayaan hingga Konsultasi Ekspor
- 6Pemecatan Michael Carrick Mulai Disuarakan, Ada 'Monster' Sulit Dijinakkan di Tubuh MU?
- 7Link Live Streaming Garudayaksa vs Persib Bandung Malam Ini, Klik di Sini!
- 8Megawati Hangestri Dapat Julukan Baru dari Media Korea, Apa Artinya?
- 9Hakim Tolak Batalkan Dakwaan Febrie Adriansyah, Perkara Emas 74 Kilogram dan Valas Dilanjutkan ke Pembuktian
- 10Desak Nusron Wahid Dijemput Paksa, MAKI Adukan Pimpinan KPK ke Dewas






