5 Fakta Terbaru Penangkapan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Korupsi Izin Pembangunan Alfamidi
Kekayaan naik hingga Rp 8 miliar dalam dua periode.
Kekayaan naik hingga Rp 8 miliar dalam dua periode.
Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengeluarkan hasil survei yang menilai kepuasan generasi digital natives soal penanganan korupsi
Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin akan segera menjalani persidangan.
Aset yang disita berupa tanah seluas 3.915 m2 di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
Andre mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang mengungkap satu nama mafia lagi dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.
Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Ketua KPK Firli Bahuri meyakini pendidikan menjadi senjata ampuh dan utama untuk mengubah suatu keadaan.
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing memberikan tanggapannya terkait ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
Ade Yasin terjaring OTT oleh KPK pada malam tadi, 26 April 2022
Apapun kebijakan yang berbenturan dengan konstitusi harus tetap diselidiki sampai tuntas. Sebab, penundaan Pemilu tanpa amendemen UUD 1945 dianggap berbahaya.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu memberikan kejelasan terkait ucapannya yang menerima informasi bahwa korupsi minyak goreng
Anak perusahaan dari Wilmar Group.
Ekonom senior Faisal Basri menanggapi penetapan Dirjen Daglu Isebagai tersangka. Ia menyebutkan hal itu sama hal nya seperti maling teriak maling.
Berikut total harta kekayaan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus minyak goreng.
KPK menggali informasi dari sepuluh saksi terkait dugaan pengumpulan dana dari ASN atas perintah tersangka RE yang diperuntukkan investasi pribadi .
Akui kantongi nama koruptor yang terlibat di Hambalang.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan periksa Hanan selaku Sekwan DPRD Kota Bekasi terkait TPPU yang menjerat Rahmat Effendi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).