Dua Tahun Asta Cita Prabowo, Hilirisasi dan Sinergi UMKM Jawa Timur Perlu Dikawal

AKURAT.CO Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur” di Gedung Kastil NK Café, Karangploso, Kabupaten Malang, Senin (26/10/2026).

Diskusi tersebut menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait hilirisasi industri, penguatan ekonomi daerah, serta tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas.

Ketua Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai, arah kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat (on the track). Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan di lapangan.

Menurut Fuad, pemerintah perlu memastikan berbagai program yang dirancang mampu mengatasi hambatan operasional sehingga memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha.

“Sebetulnya sudah on the track, arahnya ke lebih baik. Hanya tantangannya besar,” kata Fuad dalam paparan medianya.

Ia mendorong agar UMKM mendapat porsi lebih besar dalam rantai pasok industri nasional.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membangun kemitraan strategis antara UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

“Kami berharap program pemerintah mampu mendorong UMKM naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri menengah yang bisa bermitra dengan industri besar. Contohnya, petani jeruk perlu didekatkan dengan industri pengolahan agar produknya memiliki nilai tambah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi R. Djoni Sudjatmoko menilai kebijakan hilirisasi yang didorong Presiden Prabowo perlu diimbangi dengan pengawasan publik yang ketat.

Menurut Djoni, salah satu tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah potensi hambatan dari kepentingan kelompok oligarki dan pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo.

“Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan status quo. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci,” ujar Djoni.

Ia menambahkan, pembukaan ruang bagi pelaku usaha daerah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tingkat pusat.

“Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Pelaksanakan Program Perumahan di Papua Pegunungan Berjalan Baik