Riset Paramadina: Wajib Halal Oktober Berisiko Tekan Daya Beli dan UMKM

AKURAT.CO Penerapan kewajiban sertifikasi halal yang menjangkau hampir seluruh sektor produk berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli rumah tangga, dan memperberat persaingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika tidak dilaksanakan secara bertahap.

Peringatan tersebut disampaikan Muhamad Rosyid Jazuli dari Paramadina Public Policy Institute dalam diskusi publik bertajuk Sertifikasi Halal dan Label Non-Halal: Menambah Nilai atau Beban Ekonomi? di Jakarta, Rabu (14/10).

Melalui riset sementara bertajuk Menjaga yang Halal, Menumbuhkan yang Usaha, Paramadina mengkaji dampak berbagai skenario kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi, harga, perdagangan, tenaga kerja, dan keberlangsungan UMKM.

Baca Juga: Wajib Halal Oktober 2026, Wamneko Perekonomian: Tetap Kita Jalankan dengan Memperhatikan Kesiapan Pelaku Usaha

Riset tersebut menggunakan perbandingan regulasi sembilan negara, simulasi ekonomi dengan model keseimbangan umum terapan atau computable general equilibrium (CGE), serta diskusi kelompok terarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu perhatian utama riset adalah besarnya jumlah usaha yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Paramadina memperkirakan sekitar 7–8 juta UMKM pangan belum memiliki sertifikat halal, sementara kewajiban sertifikasi memasuki tahapan penerapan pada Oktober 2026.

Dalam simulasi awal, tim menguji dua skenario, yakni penerapan guncangan biaya pada 185 sektor ekonomi dan penerapan terbatas pada sektor manufaktur. Guncangan yang diuji meliputi kenaikan biaya kepatuhan sebesar 1%, kebutuhan jasa margin sebesar 10%, pergeseran permintaan ekspor sebesar 2%, serta kenaikan biaya pungutan sebesar 1%. Seluruh angka tersebut merupakan asumsi simulasi, bukan proyeksi pasti atas dampak aktual kebijakan.

Hasil sementara menunjukkan bahwa skenario penerapan pada seluruh 185 sektor menimbulkan tekanan ekonomi lebih dalam dibandingkan skenario yang terbatas pada manufaktur. Tekanan terlihat pada produk domestik bruto (PDB) riil, konsumsi rumah tangga, output agregat, upah riil, dan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam skenario pertama, penurunan kesejahteraan delapan kelompok rumah tangga perkotaan dan perdesaan diperkirakan berkisar 8,4–14,7%. Pada skenario kedua, penurunannya sekitar 1,1–1,9%.

Paramadina menegaskan bahwa hasil tersebut masih bersifat sementara dan sangat bergantung pada asumsi serta cakupan penerapan yang digunakan. Meski demikian, perbedaan hasil antarskenario menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan rantai pasok dan kesiapan setiap sektor.

Risiko tersebut muncul ketika biaya sertifikasi tidak berhenti pada penerbitan dokumen. Pelaku usaha juga harus menanggung biaya dokumentasi, penyesuaian bahan baku, perubahan proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, serta waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan.