Polemik Ijazah Jokowi, Keabsahan Dokumen Harus Tetap Mengedepankan Verifikasi

AKURAT.CO Banyaknya tuduhan yang beredar di ruang publik, tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kebenaran dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan seorang tokoh publik harus tetap mengedepankan fakta yang dapat diverifikasi, bukan sekadar persepsi maupun opini yang berkembang di masyarakat.

"Dalam demokrasi, persepsi tidak boleh menggantikan pembuktian, dan popularitas tuduhan bukan ukuran kebenaran," kata Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo, Sabtu (7/11/2026).

Baca Juga: Di Sidang Roy Suryo, Jokowi Akui Transkrip Nilainya Hilang

Dia menjelaskan bahwa dalam komunikasi politik, fakta, opini, dan spekulasi merupakan tiga hal berbeda yang harus dipahami secara tepat oleh masyarakat.

Fakta merupakan informasi yang dapat diverifikasi, sedangkan opini adalah bentuk penafsiran terhadap suatu persoalan. Adapun spekulasi merupakan dugaan yang belum memperoleh pembuktian.

"Fakta harus dapat diverifikasi, opini merupakan penafsiran, sedangkan spekulasi adalah dugaan yang belum terbukti," jelasnya.

Suko menilai, persoalan menjadi semakin kompleks ketika masyarakat cenderung menerima informasi berdasarkan kesesuaian dengan pandangan politik masing-masing.

Kecenderungan tersebut dikenal dengan istilah confirmation bias, yakni kondisi ketika seseorang lebih mudah mempercayai informasi yang memperkuat keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya.

Baca Juga: Jokowi Tolak Ijazah Fisik Diperiksa Ulang di Persidangan

Dalam konteks polemik ijazah Jokowi, kondisi tersebut dapat membuat perdebatan berlangsung berkepanjangan meskipun berbagai informasi maupun klarifikasi telah disampaikan.

Menurutnya, perdebatan yang terus berulang tidak selalu menandakan bahwa informasi yang tersedia masih kurang. Situasi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi.

Dia turut mengingatkan agar persoalan ijazah Jokowi tidak dicampuradukkan dengan polemik administratif dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua persoalan tersebut perlu ditempatkan berdasarkan fakta, objek permasalahan, serta mekanisme pembuktian masing-masing.