Swarna Dwipa Institute Dorong Indonesia Emas yang Bersatu dan Berkeadilan

AKURAT.CO Swarna Dwipa Institute (SDI) mendorong pembangunan Indonesia Emas 2045 yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan martabat seluruh rakyat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda–Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” yang digelar Swarna Dwipa Institute di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Dialog yang digelar menjelang satu abad Sumpah Pemuda itu menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin, akademisi Frans Magnis-Suseno, Warsito Ellwein dari Agenda 45, Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI, pengamat Swarna Dwipa Institute Febby Lintang, serta anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Umum BM-PAN Slamet Ariyadi. Diskusi dipandu Ajeng T. Andi.

Founder Swarna Dwipa Institute Frans Immanuel Saragih mengatakan, SDI hadir sebagai rumah besar bagi aktivis dari berbagai elemen masyarakat.

Lembaga tersebut juga membuka ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan gagasan demi kemajuan Indonesia, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas.

Menurutnya, dialog tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali makna Sumpah Pemuda dalam perjalanan bangsa sekaligus menerjemahkan semangat persatuan ke dalam tindakan nyata.

Satu pesan utama yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah Indonesia Emas tidak boleh hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi.

Cita-cita itu harus diwujudkan melalui pembangunan yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Dalam pidato kunci, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat.

HAM tidak cukup hanya tercantum dalam peraturan atau diwujudkan melalui kelembagaan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku, kebijakan, dan penyelenggaraan negara.

“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.

Menurut Mugiyanto, Indonesia perlu berkontribusi dalam perkembangan pemikiran HAM dunia. Namun, kepercayaan internasional harus dibangun melalui pemikiran yang kuat dan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.

Akademisi Frans Magnis-Suseno mengingatkan bahwa persatuan Indonesia harus diwujudkan melalui keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Pembangunan akan kehilangan makna apabila hasilnya belum dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menyoroti korupsi sebagai persoalan serius yang merusak kepercayaan publik dan menghambat masa depan bangsa.

Lembaga perwakilan rakyat, menurutnya, harus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama petani, nelayan, buruh, serta kelompok kurang mampu.

“Tentu kita masih punya harapan. Tetapi itu akan bergantung menurut saya apakah Indonesia berhasil mengatasi situasi korupsi,” katanya.

Sementara itu, Warsito Ellwein dari Agenda 45 menilai nasionalisme harus berangkat dari penghargaan dan perlindungan terhadap manusia Indonesia.

Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan manfaatnya.

Ia menyoroti tiga fokus penting bagi masa depan Indonesia, yakni kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.

Warsito juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, kecintaan terhadap tanah air, dan komitmen menjaga perdamaian dalam merawat keberagaman.

“Yang menentukan Indonesia maju itu kita semua, mulai dari sini,” ujarnya.

Baca Juga: PT TIMAH Perkuat Pengawasan Tambang, Pastikan Produksi Beri Nilai bagi Negara