Realisasi Belanja Capai Rp815 Triliun, Pemerintah Percepat APBN 2026

AKURAT.CO Realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mencatat belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan (year on year/yoy).

Capaian tersebut setara dengan 21,2% dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Baca Juga: Pajak Naik 20,7 Persen, APBN Jadi Peredam Ekonomi Global

Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana realisasi belanja baru mencapai 17,1% dari target dengan pertumbuhan hanya 1,4%.

“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari APBN. Bandingkan dengan tahun lalu yang hanya 17,1 persen,” ujar Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4% dari target APBN, dengan pertumbuhan tinggi mencapai 47,7% yoy. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5% dari target, namun mengalami kontraksi tipis sebesar 1,1% yoy.

Percepatan belanja di awal tahun ini menunjukkan strategi pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi sejak kuartal pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, pola belanja negara cenderung terkonsentrasi pada paruh kedua tahun anggaran.

Namun, pada 2026, pemerintah terlihat mengubah pendekatan dengan mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% yoy. Realisasi ini setara dengan 18,2% dari target APBN.

Baca Juga: Isu Kas Negara Menipis Dibantah, SAL APBN Masih Besar

Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan capaian Rp462,7 triliun atau 17,2% dari target, tumbuh 14,3% yoy. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun atau 24,4% dari target, namun mengalami penurunan 3% secara tahunan.

Kombinasi antara percepatan belanja dan peningkatan penerimaan tersebut menghasilkan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun pada triwulan I 2026, setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit ini masih dalam batas yang terkendali dan mencerminkan peran fiskal sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Juda menyampaikan, percepatan belanja negara diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi domestik, terutama melalui peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah.

Selain itu, langkah ini juga menjadi respons terhadap dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi ekspektasi ekonomi.

Dengan pola belanja yang lebih front-loaded pada awal tahun, pemerintah berupaya menjaga daya dorong fiskal agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sepanjang 2026.