Pemerintah Kejar Target Huntap, Progres Pembangunan Baru 7,20 Persen

AKURAT.CO Pelaksanaan program perumahan rakyat menunjukkan capaian yang berbeda menjelang akhir 2026. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah telah mencapai progres fisik 83,11%.

Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru mencapai 7,20%.

Berdasarkan laporan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per awal November 2026, progres pembangunan huntap tersebut masih jauh dari target penyelesaian kontrak pada 31 Desember 2026.

Baca Juga: Menteri PKP Integrasikan Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah Gratis

Padahal, pemerintah tengah mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Teddy Siagian memaparkan, pemerintah sedang mempercepat pembangunan 7.952 unit huntap relokasi terpusat di tiga provinsi tersebut. Pelaksanaannya mencakup 54 paket kontrak aktif, terdiri atas 29 paket pekerjaan konstruksi fisik dan 25 paket pengawasan.

"Hingga awal November 2026, rata-rata progres fisik gabungan mencapai 7,20 persen, sedangkan realisasi anggaran tercatat sebesar 15,17 persen," ujarnya dalam paparan perkembangan pembangunan huntap yang disampaikan dalam laporan Kementerian PKP, Senin malam (2/11/2026).

Dari total alokasi tersebut, Provinsi Aceh mendapatkan porsi terbesar sebanyak 6.220 unit. Namun, progres fisik pembangunannya baru mencapai 5,67%. Pekerjaan di lapangan masih berfokus pada pembersihan lahan, pembangunan fondasi, serta fabrikasi struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Baca Juga: Kementerian PKP Siapkan Aturan Baru Pengajuan Rumah Subsidi, Yuk Simak!

Sementara itu, pembangunan 919 unit huntap di Sumatera Utara mencatat progres fisik 9,75%. Adapun di Sumatera Barat, pembangunan 813 unit rumah mencapai progres 6,19%, dengan pekerjaan berupa pembangunan fondasi dan pemasangan dinding bata atau interlock.

Rendahnya progres pembangunan huntap tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengejar target penyelesaian kontrak hingga akhir tahun. Percepatan pekerjaan diperlukan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.