Timwas DPR Soroti Masalah Teknis dan Layanan Haji, Dorong Evaluasi Menyeluruh

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan sejumlah catatan kritis atas penyelenggaraan ibadah haji 2025. Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Sari menekankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap aspek teknis dan kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah.

Menurut Sari, Timwas menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari akomodasi yang tidak layak, pemisahan anggota keluarga, keterbatasan transportasi, hingga makanan yang dianggap kurang memadai.

"Penyelenggaraan haji tahun ini menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara maksimal. Kami menemukan kasus jemaah yang tidak mendapatkan penginapan layak, keluarga yang terpisah antara suami, istri dan orang tua, jumlah bus yang terbatas, hingga makanan yang kurang berkualitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

Baca Juga: Kuota Haji 2026 Terancam Dipangkas 50 Persen, BP Haji Lakukan Negosiasi ke Saudi

Ia menegaskan, kendati pelaksanaan haji melibatkan banyak pihak, termasuk otoritas Arab Saudi, pemerintah Indonesia tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pelayanan kepada jemaah berlangsung manusiawi.

"Ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang seharusnya dijalani dengan tenang dan khusyuk. Ketika aspek pelayanan dasar tidak terpenuhi, tentu akan berdampak langsung pada kualitas ibadah jemaah kita," jelasnya.

Terkait berbagai keluhan dan laporan di lapangan, Sari menyebut DPR terbuka terhadap berbagai opsi tindak lanjut, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) atau langkah hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran.

"Kita terbuka pada semua opsi untuk perbaikan. Tidak menutup kemungkinan dibentuk pansus dan bisa saja dilakukan penegakan hukum. Tapi yg terpenting saat ini kita fokus dulu pada pendataan masalah secara menyeluruh, agar dasar evaluasi dan perbaikannya jelas," tegasnya.

Baca Juga: Pemulangan ke Indonesia Dimulai Besok, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Lebih lanjut, ia mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan mitra di Arab Saudi, agar penyelenggaraan haji di masa mendatang lebih tertib dan memprioritaskan kenyamanan jemaah.

"Ini momentum untuk introspeksi dan memperbaiki sistem secara jujur dan terbuka. Harapan kami, tahun depan tidak ada lagi jemaah yang merasa terabaikan," pungkasnya.