DPR Minta Pengembalian Hak Korban Harus Dirumuskan dengan Jelas dalam RUU Perampasan Aset

AKURAT.CO Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus mengutamakan pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi. DPR meminta aset hasil tindak pidana tidak hanya dirampas negara, tetapi juga dikembalikan kepada korban.

Selama ini penegakan hukum masih menghadapi persoalan, dalam memastikan korban memperoleh kembali kerugian yang dialami. Padahal, pelaku kejahatan bisa saja telah diproses dan dijatuhi hukuman, sementara masyarakat yang menjadi korban belum mendapatkan haknya.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Kita juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang menjadi korban dapat dipulihkan. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi korban justru tidak mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami," ujar Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Baca Juga: Komisi III DPR Usul RUU Perampasan Aset Bisa Kembalikan Harta Korban Investasi Bodong

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai, RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum.

Terlebih, kejahatan ekonomi saat ini semakin kompleks. Pelaku kerap menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan, mulai dari mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak lain, menggunakan identitas orang lain, hingga memanfaatkan transaksi keuangan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan.

"Karena itu, negara membutuhkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, sementara pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Sari mencontohkan sejumlah kejahatan yang telah merugikan masyarakat, seperti investasi bodong, penipuan berkedok investasi, robot trading ilegal, hingga penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Baca Juga: Bukan Sekadar Banyak Token, Upbit Indonesia Utamakan Kualitas Aset

Persoalan tidak hanya terletak pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana aset yang berhasil ditemukan dan dirampas dapat dimanfaatkan untuk mengganti kerugian para korban.

"Uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan berasal dari masyarakat yang menjadi korban harus mendapatkan perhatian serius. Prinsipnya, jangan sampai aset hasil kejahatan justru menjadi milik pelaku atau tidak jelas pemanfaatannya, sementara masyarakat yang dirugikan tidak memperoleh keadilan," tegasnya.

Sari menekankan, mekanisme pengembalian aset kepada korban harus dirumuskan secara jelas dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pengaturannya mencakup identifikasi korban, pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana, mekanisme penilaian kerugian, hingga tata cara distribusi hasil pengelolaan aset kepada korban.