Krisis Ekonomi Makin Dalam, Kuba Klaim 7.000 Kontainer Barang Tertahan Akibat Sanksi AS

AKURAT.CO Pemerintah Kuba menyatakan lebih dari 7.000 kontainer barang yang ditujukan untuk negara tersebut tertahan atau mengalami penundaan di berbagai pelabuhan internasional akibat dampak sanksi Amerika Serikat.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Luar Negeri Kuba Oscar Perez-Oliva Fraga mengungkapkan masalah tersebut dalam sidang Majelis Nasional Kekuatan Rakyat Kuba di Havana, Rabu (29/7/2026).
Menurut Perez-Oliva Fraga, seluruh kontainer tersebut berisi barang yang diperoleh secara legal melalui mekanisme perdagangan internasional. Namun, pengiriman mengalami hambatan akibat meningkatnya tekanan ekonomi dari Washington terhadap Havana.
Makanan hingga Obat-obatan Ikut Tertahan
Pemerintah Kuba menyebut barang-barang yang tertahan mencakup berbagai kebutuhan penting bagi masyarakat.
Di antaranya adalah bahan pangan, komponen untuk modernisasi jaringan energi nasional, perlengkapan produksi air minum, hingga obat-obatan yang dibutuhkan sektor kesehatan.
Perez-Oliva Fraga menilai penundaan tersebut semakin memperburuk kondisi ekonomi Kuba yang telah menghadapi tekanan berat dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menuduh Amerika Serikat memperketat kampanye sanksi terhadap Kuba sejak awal tahun dan menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari "pengepungan energi" yang terus berlangsung terhadap pulau Karibia itu.
Kuba Tuduh AS Terapkan "Hukuman Kolektif"
Pemerintah Kuba menuding kebijakan Washington telah menyebabkan penderitaan luas bagi rakyatnya.
"Kebijakan Amerika Serikat merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Kuba," kata Perez-Oliva Fraga dalam pernyataannya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga mengecam embargo Amerika Serikat terhadap negaranya. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai "tindakan perang" karena dianggap memperburuk kesulitan hidup masyarakat Kuba.
Krisis Ekonomi Kuba Makin Memburuk
Kuba telah menghadapi krisis ekonomi serius selama sekitar enam tahun terakhir. Kondisi tersebut ditandai dengan pemadaman listrik yang meluas, kelangkaan barang kebutuhan pokok, penurunan produksi nasional, inflasi tinggi, serta melemahnya nilai mata uang peso Kuba.
Pemerintah Kuba selama bertahun-tahun menyalahkan sanksi Amerika Serikat sebagai penyebab utama tekanan ekonomi yang dialami negara tersebut.
Namun, Washington membantah tuduhan tersebut. Pemerintah AS menyatakan kebijakan sanksi ditujukan kepada pemerintah Kuba dan entitas yang memiliki hubungan dengan negara, bukan kepada masyarakat umum.
Ketegangan Havana-Washington Belum Mereda
Perselisihan mengenai sanksi ekonomi menjadi salah satu isu utama dalam hubungan Kuba-Amerika Serikat selama puluhan tahun.
Meskipun pernah terjadi upaya normalisasi hubungan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, hubungan kedua negara kembali mengalami ketegangan akibat perbedaan politik dan kebijakan luar negeri.
Dengan tertahannya ribuan kontainer barang, pemerintah Kuba memperingatkan bahwa tekanan ekonomi dapat semakin memperburuk kondisi sosial di negara tersebut, terutama bagi masyarakat yang sudah menghadapi keterbatasan pasokan energi, makanan, dan kebutuhan dasar.
Sumbeer: Anadolu
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November







