Penanganan Sampah dan Kebutuhan Hunian Masih Jadi PR Pemprov Jakarta

AKURAT.CO Fraksi PDIP DPRD Jakarta menyoroti sejumlah pekerjaan rumah (PR) pemerintah provinsi usai penyampaian LKPJ Gubernur Pramono Anung tahun 2025 yang dibacakan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, dalam Rapat Paripurna, Senin (20/4/2026).

Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP, Yuke Yurike, mengatakan bahwa pengendalian banjir tetap menjadi prioritas, termasuk penanganan sampah dan perbaikan infrastruktur dasar.

"Pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama, termasuk penanganan masalah persampahan di Jakarta," ujarnya.

Yuke juga menekankan pentingnya pengerukan rutin dan penurapan saluran air dan sungai untuk mencegah longsor. Serta penataan 55 wilayah RW kumuh yang masih menjadi pekerjaan besar.

Baca Juga: Sejak September 2025, Sudin SDA Jaksel Berhasil Keruk Lumpur dan Sampah hingga 2.428 Meter

Selain itu, dia menyoroti kebutuhan hunian yang masih tinggi, terutama bagi warga terdampak program normalisasi sungai.

"Kita harus menyiapkan hunian yang terjangkau dan layak bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Yuke menuturkan, persoalan drainase, pengelolaan sampah hingga akses trotoar untuk pejalan kaki masih perlu dibenahi. Agar pelayanan publik di Jakarta semakin optimal.

"Dari sisi aspirasi masyarakat, masih banyak kebutuhan yang muncul, khususnya yang menjadi lingkup Komisi D," katanya.

Baca Juga: 7.000 Ton Sampah per Hari, Jakarta Didorong Ubah Sistem Pengelolaan