Akurat Logo

GAPKI: Produksi Sawit RI Terancam Turun 3 Juta Ton pada 2027, Kok Bisa?

Lukman Nur Hakim Akurat.co | 1 November 2026, 18:03 WIB
GAPKI: Produksi Sawit RI Terancam Turun 3 Juta Ton pada 2027, Kok Bisa?
Illustrasi Muatan Kelapa Sawit

AKURAT.CO Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan pada 2027. Hal ini dikarenakan adanya dampak dari El Niño.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, kebutuhan CPO untuk mendukung implementasi B50 secara penuh pada 2027 diperkirakan mencapai 17,4 juta ton.

Sementara itu, produksi nasional saat ini masih cenderung stagnan dan berpotensi mengalami penurunan pada tahun depan.

Baca Juga: Pasokan Sawit Hadapi Tekanan Ganda, GAPKI Ajak India Perkuat Kemitraan

"Saat ini produksi stagnan, sehingga kebutuhan dalam negeri sudah pasti diutamakan, baik untuk pangan dan energi,” kata Eddy kepada Akurat.co, dikutip Minggu (1/11/2026).

Di tengah kebutuhan domestik yang meningkat akibat penerapan mandatori biodiesel B50, Eddy menambahkan, produksi sawit nasional justru berpotensi turun hingga 3 juta ton akibat dampak El Niño.

“Kebutuhan untuk B50 apabila diimplementasikan penuh di tahun 2027 maka kebutuhannya sekitar 17.4 juta ton. Produksi tahun 2027 diperkirakan turun sekitar 2-3 juta ton akibat El Nino. Ini bisa menurunkan ekspor sekitar 5 juta ton," tambahnya.

Baca Juga: GAPKI Gelar 9th Borneo forum 2026 Bahas Potensi Industri Sawit sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia

Eddy menilai, peningkatan produktivitas perkebunan menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi penurunan produksi CPO. Salah satu upaya yang perlu dipercepat pemerintah adalah pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Eddy menyoroti realisasi program PSR yang dinilai masih berjalan lambat. Padahal, perkebunan sawit rakyat memiliki porsi kepemilikan sekitar 41% dari total perkebunan sawit nasional.

"Meningkatkan produktivitas melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar produksi meningkat. Karena program PSR berjalan sangat lambat sementara kepemilikan petani 41%,” tutur Eddy.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.