INDEF: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Budaya Negara

AKURAT.CO Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum.
Perbaikan sistem dan institusi dinilai menjadi fondasi utama untuk mencegah praktik korupsi dan perburuan rente terus berulang.
Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan banyak program pemerintah berubah arah karena lemahnya pengawasan serta minimnya mekanisme check and balances.
Menurut Didik, proses tersebut biasanya diawali oleh sentralisasi kekuasaan yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga: KPK Dalami Peran Pemilik Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
"Ketika pengawasan melemah, ruang bagi broker politik dan kelompok kepentingan untuk masuk ke dalam proses kebijakan menjadi semakin terbuka. Normalisasi praktik rent seeking dan korupsi akhirnya terjadi karena sistem tidak mampu memberikan pengawasan yang efektif," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO, Selasa (9/6/2026).
Data dari World Governance Indicators menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas regulasi, dan kontrol korupsi memiliki korelasi kuat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan suatu negara.
Negara-negara dengan kualitas institusi yang baik umumnya mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang dibanding negara dengan tata kelola yang lemah.
Didik menegaskan bahwa fokus utama reformasi harus diarahkan pada pembangunan institusi yang sehat.
Menurut dia, institusi yang baik akan mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperbesar peluang transparansi.
"Solusi utama bukan sekadar mengganti dan memenjarakan orang, melainkan membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah dilakukan, dan akuntabilitas menjadi budaya," kata Didik.
Didik menilai agenda reformasi kelembagaan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya peran negara dalam berbagai program pembangunan dan pengelolaan sumber daya ekonomi.
Baca Juga: Prabowo Berkomitmen Hapus Budaya Korupsi Di Industri Pertahanan
Tanpa penguatan institusi, program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berisiko kembali terjebak dalam siklus rente dan korupsi yang sama.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 2Putin Nyatakan Rusia Siap Perang dengan Eropa Meskipun Tidak Menginginkannya
- 34 Link CCTV Jakarta Hari Ini, 28 Oktober 2026: Pantau Situasi Demo di Bundaran HI!
- 4Pemimpin Oposisi Israel Berjanji akan Mengganti Pemerintahan Netanyahu setelah Pemilu
- 5Kalender Jawa 29 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Wage Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 6Asuransi Astra Serahkan Toyota Veloz Hybrid kepada Dommy Eriko, Pemenang Undian GASPOL 2026
- 7Korlantas Polri Jemput Bola Pelayanan Pengurusan SIM hingga Desa, Sekolah, Kampus, dan Pesantren
- 8Inggris, Jerman, dan Swedia Peringatkan Warga Bersiap Hadapi Perang, Ada Apa?
- 9Geledah Kantor PT IPPS, Kejagung Sita Ponsel dan Temukan Akses Ruangan Rahasia
- 10KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sita Uang Tunai





