Mengapa Ekonomi Sulit Efisien? Begini Penjelasan Didik Rachbini

AKURAT.CO Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan peningkatan daya saing dan kesejahteraan yang merata. Salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah munculnya koalisi distribusional yang memengaruhi arah kebijakan publik.
Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan konsep tersebut telah lama dijelaskan oleh ekonom peraih Nobel Mancur Olson.
Menurut Olson, kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi memiliki insentif lebih besar untuk memperjuangkan kepentingannya dibanding masyarakat luas yang tersebar.
Baca Juga: Purbaya: Investasi Strategis Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Kelompok tersebut dapat berupa asosiasi bisnis, kelompok lobi, organisasi profesi, hingga broker politik yang memiliki akses terhadap pengambil keputusan.
Didik menilai fenomena tersebut masih banyak ditemukan dalam ekosistem ekonomi dan politik Indonesia.
"Kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas, sementara kepentingan masyarakat umum terabaikan," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO, Selasa (9/6/2026).
Data dari laporan Ease of Doing Business terakhir yang diterbitkan World Bank menunjukkan bahwa berbagai hambatan regulasi dan birokrasi masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sementara itu, laporan Global Competitiveness Index dari World Economic Forum selama beberapa tahun terakhir juga menempatkan kualitas institusi sebagai salah satu faktor penting yang menentukan daya saing nasional.
Didik menjelaskan, ketika hubungan antara kelompok lobi dan pengambil kebijakan berlangsung secara tertutup, maka risiko kolusi meningkat.
Kondisi tersebut dapat menghasilkan berbagai bentuk perlindungan khusus, pemberian fasilitas eksklusif, hingga regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
Baca Juga: Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Wamendagri Ribka Dorong Pemda Maluku Optimalkan Potensi Maritim
Dalam jangka panjang, dampaknya tidak hanya berupa pemborosan anggaran, tetapi juga menurunkan efisiensi ekonomi dan memperlambat inovasi.
"Ekonomi menjadi kurang fleksibel dan daya saing melemah karena kebijakan tidak lagi didasarkan pada prinsip produktivitas," kata Didik.
Karena itu, ia menilai reformasi kelembagaan menjadi agenda penting agar proses pengambilan kebijakan lebih terbuka dan akuntabel.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 2Tak Perlu Pansus atau Hak Angket untuk Kasus Ijazah Gibran? Ini Kata Komisi II DPR
- 3Gratis! Pekan Antariksa Dunia 2026 di Indonesia, Cek Lokasi dan Cara Daftarnya
- 4Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 5Timnas Indonesia U-17 Putri Selangkah Lagi ke Piala Asia 2027, Anya Gabriella Ingatkan Laga Krusial
- 6India Diguncang Gelombang Penangkapan, Ribuan Orang Ditahan Jelang Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
- 7Kesepakatan Diesel Trump-Putin Dicibir Zelensky: Kami Dijadikan Kedok
- 8Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ini Lengkap dengan Live Streaming, Ada Persib vs Dewa United
- 9Eratnya Persahabatan Indonesia-Mesir, Prabowo Antarkan Langsung Keberangkatan Presiden El-Sisi
- 10Pertemuan Prabowo dan El-Sisi Hasilkan Empat Kesepakatan Kerja Sama, Mulai Statistik hingga Kelautan






