MA Kabulkan Gugatan Suket Ijazah Gibran, Ini 4 Tuntutan Subhan Palal

AKURAT.CO Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa perkara ini ke babak baru. Setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding, MA justru mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Putusan tersebut sekaligus membuat isi gugatan terhadap dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian. Ada empat tuntutan yang diajukan, mulai dari permintaan agar Suket dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, penarikan dokumen untuk dimusnahkan, hingga pembebanan biaya perkara kepada pihak tergugat.

MA mengeluarkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri perkara tersebut, serta mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Lantas, apa saja isi gugatan yang diajukan terhadap Suket penyetaraan ijazah Gibran dan bagaimana perkembangan perkaranya hingga dikabulkan MA?

Baca Juga: Publik Puas Kinerja Dua Tahun Prabowo-Gibran, Terutama Sektor Pertahanan dan Pemberantasan Korupsi

Baca Juga: Gibran Siap Buka Dokumen Pendidikan di PTUN, tapi Penggugat Malah Mundur

Apa Isi Gugatan Subhan Palal terhadap Suket Ijazah Gibran?

Gugatan terhadap Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran diajukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak tergugat, yakni instansi pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan dokumen tersebut.

Berdasarkan informasi dalam perkara yang dipublikasikan melalui laman resmi PTUN Jakarta, terdapat empat tuntutan atau petitum yang diajukan penggugat.

Keempat tuntutan itu memiliki sasaran berbeda. Ada yang meminta pengadilan mengabulkan gugatan secara keseluruhan, ada yang secara khusus mempersoalkan keabsahan dokumen, serta ada pula yang meminta tindakan terhadap dokumen dan pembebanan biaya perkara.

Berikut rincian empat isi gugatan tersebut.

1. Meminta Pengadilan Mengabulkan Gugatan Seluruhnya

Tuntutan pertama adalah meminta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Permintaan ini menjadi dasar dari keseluruhan petitum yang diajukan. Artinya, penggugat meminta pengadilan menerima seluruh tuntutan yang disampaikan dalam perkara sengketa tata usaha negara tersebut.

Dalam konteks gugatan Suket ijazah Gibran, permintaan ini berkaitan dengan keinginan penggugat agar pengadilan memberikan keputusan sesuai tuntutan yang diajukan, terutama mengenai keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan.

Pengabulan seluruh gugatan juga menjadi bagian penting dari perkembangan perkara karena amar kasasi MA pada 30 Oktober 2026 secara eksplisit menyatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

2. Meminta Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum

Tuntutan kedua menyasar langsung dokumen yang menjadi objek sengketa.

Penggugat meminta pengadilan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen tersebut diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tuntutan ini menjadi bagian paling substansial dalam gugatan karena menyangkut status hukum dokumen administrasi yang digunakan sebagai keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Dengan kata lain, penggugat tidak hanya meminta pengadilan memeriksa proses penerbitan surat tersebut, tetapi juga meminta agar keabsahan dokumen itu dinyatakan gugur melalui putusan pengadilan.

Perlu dipahami, objek yang secara spesifik dipersoalkan dalam gugatan adalah Surat Keterangan penyetaraan ijazah tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai putusan perkara harus tetap membedakan antara status dokumen yang disengketakan dengan persoalan lain mengenai persyaratan pencalonan maupun kedudukan pejabat negara.

3. Meminta Suket Ditarik dari Pihak yang Menguasai untuk Dimusnahkan

Tuntutan ketiga berkaitan dengan tindak lanjut terhadap dokumen yang menjadi objek sengketa.

Penggugat meminta agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasai atau memegangnya untuk kemudian dimusnahkan.

Tuntutan ini berbeda dari permintaan agar dokumen dinyatakan tidak sah. Pembatalan berkaitan dengan status hukum dokumen, sedangkan penarikan dan pemusnahan menyangkut tindakan terhadap keberadaan fisik dokumen tersebut.

Sebagai ilustrasi, sebuah dokumen administrasi yang dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan ketika masih tersimpan atau digunakan untuk keperluan administrasi. Karena itu, penggugat juga meminta adanya tindakan terhadap dokumen yang disengketakan.

Namun, terdapat perbedaan antara permintaan penarikan dokumen dalam petitum dan pelaksanaan penarikan di lapangan. Dikabulkannya gugatan tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa dokumen tersebut sudah benar-benar ditarik atau dimusnahkan.

Pelaksanaan tindakan tersebut tetap perlu dilihat dari tindak lanjut terhadap putusan MA dan informasi resmi dari instansi terkait.

4. Meminta Tergugat Membayar Biaya Perkara

Tuntutan keempat adalah meminta agar pihak tergugat dihukum membayar biaya perkara.

Permintaan ini berkaitan dengan konsekuensi pembiayaan selama proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam perkara tata usaha negara, penggugat dapat memasukkan tuntutan mengenai pembebanan biaya perkara sebagai bagian dari petitum.

Dengan adanya tuntutan tersebut, penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam proses persidangan dibebankan kepada pihak tergugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa gugatan tidak hanya berorientasi pada pembatalan status dokumen. Penggugat juga meminta adanya tindakan lanjutan terhadap dokumen serta keputusan mengenai tanggung jawab biaya perkara.