Akurat Logo

Sejumlah Kiai Minta Pemerintah Evaluasi SK Kepengurusan PPP Mardiono

Saeful Anwar | 29 Oktober 2026, 15:54 WIB
Sejumlah Kiai Minta Pemerintah Evaluasi SK Kepengurusan PPP Mardiono
Kiai dan masyayikh menyebut kepatuhan terhadap aturan organisasi menjadi kunci PPP tetap hidup serta solid. - Foto: DPP PPP

AKURAT.CO Setiap keputusan terkait kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Agus Suparmanto, menyikapi kabar mengenai dugaan pemecatan dirinya dan Sekretaris Jenderal PPP, Gus Yasin, oleh Ketua Umum PPP, Mardiono.

Agus mengaku belum menerima pemberitahuan maupun surat pemecatan secara resmi. Ia baru mengetahui informasi tersebut melalui pemberitaan media massa.

"Menyikapi hal-hal tersebut, saya juga baru dengar dari media. Belum ada yang formal resminya bahwa itu ada surat pemecatan," kata Agus, kepada wartawan di Gedung DPP PPP Jakarta, pada Rabu (28/10/2026)

Menurutnya, setiap keputusan dalam organisasi partai politik harus memiliki dasar dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Karena itu, Agus mempertanyakan keabsahan forum yang disebut menjadi dasar keputusan tersebut apabila tidak sesuai dengan AD/ART.

"Semua ini kan berdasarkan aturan. Jadi dalam organisasi, terkhususnya kepartaian, juga ada AD/ART yang memang harus dipatuhi, baik itu secara administratif maupun aturan main," ujarnya.

Agus menyatakan pihaknya akan mencermati perkembangan lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya. Termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum apabila telah ada keputusan resmi.

"Otomatis nanti kalau sudah formal, baru kita lihat. Artinya, nanti itu jadi masukan juga, khususnya menjadikan pedoman bagi kita. Karena kita masih memegang SK Kementerian Hukum dan HAM, jadi patokan kita ke sana," jelasnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima informasi mengenai rencana keputusan tersebut sebelumnya. Menurutnya, komunikasi dan pemberitahuan seharusnya dilakukan apabila terdapat agenda rapat atau keputusan penting di tingkat DPP.

"Saya rasa tidak ada. Jadi, harusnya kan ada pemberitahuan dan sebagainya. Bahkan kalau ada rapat DPP harian, saya kebanyakan tidak diinfokan masalah itu," katanya.

Baca Juga: Mardiono Ibaratkan Pejuang PPP Pencuri Sandal

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

S
Reporter
Saeful Anwar
W
Editor
Wahyu SK