KPU Usul Jeda Tahapan Pemilu-Pilkada: Tak Bisa Terus Dipaksa Kerja Tanpa Nafas

Oktaviani | 29 April 2025, 22:22 WIB

AKURAT.CO Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyoroti urgensi jeda waktu antartahapan pemilu dan pilkada di masa mendatang.

Usulan ini muncul setelah KPU menghadapi tekanan berat akibat jadwal padat Pemilu 2024 yang dinilai terlalu tumpang tindih.

“Belum tuntas tahapan pemilu, kita sudah disibukkan lagi dengan persiapan pilkada. Idealnya, ada ruang jeda agar penyelenggara tak bekerja tanpa henti,” ungkap Afifuddin dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Demokrasi Elektoral di Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Afifuddin menggambarkan Pemilu 2024 sebagai pemilu paling kompleks dalam sejarah Indonesia, bahkan mungkin dunia.

Untuk pertama kalinya, pilpres, pileg, dan persiapan pilkada dijalankan dalam tahun yang sama—menciptakan beban ganda bagi KPU dan jajarannya dari pusat hingga daerah.

“Pemilu kita itu minimal butuh 22 bulan untuk satu siklus. Kalau lima tahun masa jabatan, waktu efektif kita tinggal tiga tahun untuk menyiapkan pemilu berikutnya,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa sistem saat ini menuntut kerja simultan tanpa ruang evaluasi yang cukup.

Meski demikian, Afifuddin mengakui bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengubah desain waktu pemilu.

"Kita hanya pelaksana. Kalau undang-undangnya berubah lebih awal, kita bisa desain lebih matang. Tapi kalau datangnya belakangan, kita harus menyesuaikan," tegasnya.

Afifuddin berharap ke depan ada evaluasi menyeluruh terhadap tata waktu pemilu, termasuk harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan partisipasi publik dalam proses demokrasi elektoral.

“Tidak bisa semua beban dilemparkan ke KPU dan Bawaslu saja. Pemilu ini milik kita bersama, jadi semua pihak harus ikut terlibat dan bertanggung jawab,” tutupnya.