MPR: Pilkada Tidak Langsung Sejalan dengan Pancasila

AKURAT.CO Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan gagasan yang diusulkan Partai Golkar tersebut bukanlah hal baru dalam demokrasi Indonesia.

Menurutnya, sistem demokrasi yang dirumuskan para pendiri bangsa memang berakar pada mekanisme permusyawaratan.

“Semangat sila keempat Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Inilah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Eddy menilai tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini adalah maraknya praktik politik uang yang hampir terjadi di seluruh jenjang pemilihan langsung.

Fenomena tersebut, kata dia, tidak hanya muncul dalam pilkada, tetapi juga pada pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, hingga pemilihan kepala desa.

“Baik Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan pemilihan kepala desa, hampir tidak ada yang benar-benar luput dari praktik politik uang,” ujarnya.

Menurut Eddy, praktik politik uang berdampak serius terhadap kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

Pejabat yang terpilih melalui transaksi politik cenderung tidak sepenuhnya menjalankan amanah rakyat karena merasa kewajibannya telah ditunaikan sejak proses pemilihan.

“Ketika seseorang terpilih melalui politik uang, ada kecenderungan amanah rakyat tidak dijalankan secara optimal,” katanya.

Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, tujuan utama diskursus sistem pemilihan bukan sekadar soal mekanisme teknis, melainkan memastikan representasi rakyat berjalan efektif dan demokrasi menghasilkan pemimpin berkualitas.

“Tujuan kita hanya satu, bagaimana sistem demokrasi mampu merepresentasikan rakyat dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” tegas Eddy.

Ia pun mendorong agar pembahasan mengenai sistem pemilihan ke depan ditempatkan dalam kerangka besar penguatan demokrasi Pancasila, bukan sekadar tarik-menarik kepentingan politik.

“Yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, Partai Golkar secara resmi mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah agar dilakukan melalui DPRD.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan usulan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat, sekaligus menekan biaya politik dan berbagai dampak sosial yang muncul dalam pilkada langsung.

“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujar Bahlil, Minggu (21/12/2025).