Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Total Hadapi PSU: Awasi Kecurangan, Jaga Keamanan!

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperkuat persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Hal ini mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri guna memastikan kesiapan teknis berjalan optimal.

Menurut Tito, sesuai putusan MK terkait PSU di sejumlah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran krusial dalam memastikan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta menjaga stabilitas keamanan dan politik.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang efektif antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

“Kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Kami juga memiliki desk khusus di sini. Kami harap semuanya berjalan lancar, insyaallah,” ujar Tito di Jakarta, Minggu (23/3/2025).

Baca Juga: Pemerintah Fokus Tingkatkan Fasilitas Rumah Sakit di Wilayah 3T

Mendagri meminta seluruh pihak membangun kesamaan visi dalam menghadapi setiap tahapan PSU.

Ia menekankan, aparat keamanan harus serius mengantisipasi potensi gangguan, terutama karena masih adanya polarisasi di sejumlah daerah yang belum mereda.

Ia juga mengingatkan Bawaslu untuk mengawasi secara ketat potensi kecurangan yang mungkin terjadi selama PSU, termasuk praktik politik uang yang berpeluang mencederai integritas proses demokrasi.

Meski secara umum kesiapan anggaran NPHD telah dipersiapkan, Tito mengimbau agar pemerintah daerah memastikan kembali, seluruh kebutuhan sudah siap sepenuhnya. Sementara itu, TNI dan Polri diminta menjaga situasi agar tetap aman, lancar, dan kondusif.

“Tolong TNI, Polri, dan BIN benar-benar menjaga keamanan agar seluruh proses berjalan aman, lancar, tanpa masalah,” tegas Tito.