173 Pemda Tak Serius Tangani Inflasi, Kemendagri Ingatkan Agar Tidak Lengah
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengendalikan dan mencegah inflasi
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengendalikan dan mencegah inflasi
BPBD harus memiliki peran sentral dalam mitigasi bencana, hal ini diucapkan sendiri oleh Jokowi, anggaran hingga pengenalan wilayah geografis adalah utama.
Honorer nakes dan non-nakes perlu dihargai lantaran mereka adalah orang-orang yang telah berjuang tanpa pamrih dan tulus dalam melayani pasien-pasiennya.
Setelah tumbuh impresif 5,72 persen pada kuartal II-2022, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu tumbuh sebesar 5,3 persen di sepanjang tahun 2022.
Mendagri mengingatkan seluruh pemda terkait pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas harga selama Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengunjungi korban terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (8/12/2022).
Selain memperkuat regulasi, pemangku kebijakan memberikan porsi yang besar terhadap partisipasi perempuan dan tidak melulu terpaku pada budaya patriarki.
Sinkronisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi informasi kebijakan dan kegiatan agar pemberdayaan KUMKM dapat berkelan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong setiap Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki sistem deteksi dini bencana.
Airlangga Hartarto punya pesan penting untuk pemda, bersiap hadapi inflasi akibat dampak naiknnya bahan bakar minyak alias BBM.
Kemenkeu: Pemda diberikan kewenangan untuk membuat program sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Erika Retnowati mengatakan pihaknya mengandeng Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperkuat pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi.
Menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemerintah Daerah Diminta Alokasikan 40 Persen APBD untuk Belanja UMKM.
Pemda belum mampu untuk memiliki kontribusi sebagai shock absorber sehingga jika terjadi krisis maka yang melakukan adalah APBN
Kerja sama dengan pemerintah daerah dibutuhkan karena pembangunan infrastruktur TIK
Tauhid mengatakan pemerintah daerah (Pemda) perlu diberi waktu tenggang untuk memberikan perizinan investasi melalui OSS)Berbasis Risiko.
Sejumlah masukan bisa disampaikan para ulama ke MUI setempat
Instruksi ini dikhususkan bagi Pemda di luar Jawa-Bali