Tak Hadir di Retreat, Bukti Kepala Daerah dari PDIP Hanya Petugas Partai

AKURAT.CO Perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat di Magelang, dinilai dapat berakibat buruk.

Sebab, larangan tersebut justru akan membuat bingung bagi seluruh kepala daerah PDIP yang sudah resmi dilantik.

Mengingat, retreat di Magelang merupakan agenda wajib yang bakal diikuti oleh seluruh kepala daerah. Kegiatan ini, juga berisi sejumlah pembekalan demi menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Kepala Daerah dari PDIP Tak Hadir di Retreat, Jokowi: Yang Undang Presiden, Mestinya Hadir

"Dampak tidak menghadiri retreat, membuat kader-kader PDIP yang dilantik sebagai kepala daerah akan bingung menjelaskan kepada masyarakat tentang sikap dirinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan sebagai representasi pusat," ucap Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Di sisi lain, dia menilai adanya larangan ini semakin menunjukkan bahwa kepala daerah PDIP tidak sepenuh hati dalam melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, kepala daerah PDIP akan semakin kuat dipersepsikan sebagai petugas partai.

"Kepala daerah itu juga diragukan akan bekerja untuk kepentingan rakyatnya, sebab mereka adalah petugas partai. Persepsi ini bisa hadir di publik dan di daerah-daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginstruksikan kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak menghadiri pembekalan atau retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

Baca Juga: Retret Kepala Daerah di Magelang: Kemendagri Tunggu Sikap Kader PDIP Hingga Pukul 15.00 WIB

Dalam surat tersebut, Megawati dengan tegas meminta seluruh kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah diinstruksikan menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025," demikian isi surat tersebut.

Bagi kader yang telah berada di Magelang, Megawati memerintahkan mereka untuk segera menghentikan partisipasi dan menunggu arahan lebih lanjut. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," tulis Megawati dalam surat tersebut.

Instruksi ini diduga kuat berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).