Tokoh Dayak : Pilkada Barito Utara Berjalan Lancar

AKURAT.CO Pilkada di Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, diikuti oleh dua Pasangan Calon, Yaitu Pasangan Nomor Urut 01 H. Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo dan Paslon Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah -Sastra Jaya.

Dalam hasil kontestasi Pilkada Barito Utara, Pasangan Nomor Urut 01 H. Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo menang 8 (delapan) suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra Jaya.

Ketua Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Barito Utara, Surya Baya menilai, kemenangan delapan suara tersebut adalah betul-betul hasil perjuangan tim, bukan hasil kecurangan.

Dirinya meyakini bahwa Hakim MK yang memutus sengketa hasil pilkada Barito Utara ini lebih mempertimbangkan secara obyektif, komprehensif, punya integritas dan berlandaskan keadilan.

Ia memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 di Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejauh ini telah berjalan dengan lancar.

"Cukup lancar, menurut saya pelaksanaan Pilkada cukup lancar saja kok," kata Surya Baya, Selasa (11/2/2025).

Ia juga melihat institusi penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sudah bekerja sesuai aturan.

"Alhamdulillah setelah kita tahu persis, mereka (KPU dan Bawaslu) sudah on the track, atau sesuai aturan," terangnya.

Dalam pengamatannya, kondisi masyarakat ketika Pilkada memang cukup terbelah karena adanya dua Pasangan Calon (Paslon).

"Kondisi masyarakat memang terbelah dukungan, ada yang ke 01 atau 02," jelasnya.

Tokoh Dayak ini mengaku, mengetahui betul permasalahan yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait TPS 04 Desa Malawaken, Kec. Teweh Baru.

Menurutnya, sengketa di TPS 04 Malawaken ini terlalu dibuat-buat. Karena kenyatannya sudah selesai di lapangan.

"Masalah di TPS 04 (Malawaken) itu sebenarnya sudah selesai, KPU sudah memverifikasinya. Mereka hanya tidak membawa KTP saja, tetapi membawa kartu undangan, yang mana itu dibuat dasarnya KTP," terangnya.

"Mereka itu juga dikenal (oleh KPPS) karena memang tinggal di kampung," sambungnya.

Oleh karena itu, Surya Baya berharap putusan MK ini turut memperhatikan kondisi masyarakat. Ia tidak mengharapkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena potensi konfliknya cukup besar.

"Konflik horizontal itu sangat mungkin terjadi pada sesama masyarakat. Saya juga tidak yakin dengan keamanan di lapangan (bukan Saya tidak percaya atau mengecilkan pihak keamanan) katanya.

Di sisi lain, dia juga tidak yakin penyelenggaran PSU nanti bisa lebih baik dari pemungutan suara sebelumnya.

"Siapa yang menjamin pelaksanaan PSU itu akan jurdil. Karena yang memaksa PSU ini Paslon Nomor Urut 02. Apakah akan lebih baik dari sebelumnya, apa pasti jurdil?" pungkasnya.