Lukashenko Desak AS Cabut Sanksi Belarus, Bahas Dana Beku di Citibank

AKURAT.CO Presiden Belarus Alexander Lukashenko mendesak Amerika Serikat mencabut sanksi yang masih berlaku terhadap Belarus saat bertemu utusan khusus AS untuk Belarus, John Coale, di Minsk, Selasa, (15/9/2026). Pertemuan Lukashenko dan John Coale berlangsung setelah serangkaian kesepakatan yang dimediasi Washington, termasuk pembebasan ratusan tahanan politik dan pelonggaran sebagian sanksi AS terhadap Belarus.

Dalam pertemuan tersebut, Lukashenko mengatakan Belarus dan AS telah mencapai kemajuan dalam hubungan ekonomi dan membuka peluang untuk pembicaraan lanjutan. Ia menyebut kedua pihak telah mencapai sejumlah kesepakatan terkait hubungan ekonomi serta meminta Washington membantu membuka blokir aset Belarus yang menurutnya masih “terjebak” di Citibank.

Sebelum bertemu John Coale, Lukashenko menyatakan terbuka membahas kesepakatan besar maupun kecil, termasuk kemungkinan pencabutan sanksi AS lainnya dan ekspor pupuk Belarus ke Amerika Serikat. John Coale juga menyatakan AS telah meminta Citibank membuka blokir dana Belarus dan sedang mencari mekanisme untuk mengembalikannya.

Salah satu persoalan yang dibahas adalah dana sekitar USD 43–44 juta yang disebut Lukashenko tertahan di Citibank. Menurut laporan Reuters, dana tersebut berkaitan dengan pembayaran untuk produk kalium Belarus. Pada 11 September, Lukashenko mengatakan Belarus telah kembali menjual pupuk kalium ke AS setelah sebagian sanksi dicabut, tetapi meminta dana yang tertahan tersebut dikembalikan.

Pertemuan Lukashenko dan Coale juga berlangsung dalam konteks serangkaian kesepakatan mengenai pembebasan tahanan. Dalam kesepakatan yang dimediasi Washington pada Maret, Lukashenko memerintahkan pembebasan 250 tahanan politik. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, AS mencabut sanksi terhadap dua bank milik negara Belarus dan Kementerian Keuangan Belarus serta menghapus produsen utama kalium Belarus dari daftar sanksi.

Pada April, kesepakatan lainnya menghasilkan pembebasan jurnalis terkemuka Andrzej Poczobut melalui pertukaran dengan Polandia. Secara keseluruhan, 10 orang dibebaskan dalam kesepakatan tersebut. Namun, organisasi HAM Viasna menyatakan masih terdapat 912 tahanan politik di Belarus, termasuk 20 jurnalis. Lukashenko sendiri menolak istilah “tahanan politik” dan mengatakan mereka yang ditahan merupakan pelanggar hukum.

Lukashenko telah memimpin Belarus selama lebih dari tiga dekade. Negara berpenduduk sekitar 9,5 juta jiwa itu menghadapi berbagai sanksi Barat terkait kebijakan pemerintahannya terhadap oposisi dan hak asasi manusia, serta dukungan Belarus terhadap Rusia dalam invasi skala penuh ke Ukraina sejak 2022.

Tekanan terhadap pemerintahan Lukashenko meningkat setelah pemilu presiden 2020 yang diprotes oleh ratusan ribu warga. Setelah demonstrasi tersebut, terjadi penangkapan massal dan sejumlah tokoh oposisi meninggalkan Belarus atau dipenjara. Lukashenko kemudian memenangkan masa jabatan ketujuh pada pemilu 2025, yang hasilnya ditolak oposisi.

Pada hari yang sama dengan pertemuan Lukashenko dan Coale, kelompok ahli independen PBB menyatakan sistem peradilan Belarus digunakan secara sistematis untuk menekan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Temuan tersebut mencakup dugaan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan hak hukum, persidangan tertutup, serta tekanan terhadap mantan tahanan. Pemerintah Belarus belum memberikan tanggapan terhadap temuan tersebut.

Sumber: Indiatoday