Berpotensi Konflik, Kampanye Pilkada 2024 Harus Diatur Ulang
Citra Puspitaningrum | 28 Juni 2024, 14:16 WIB

AKURAT.CO Peraturan mengenai sosialisasi dan masa kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dinilai dapat menimbulkan konflik di daerah pemilihan. Sebabnya, karena aturan saat ini tidak mengatur secara rinci soal batasan sosialisasi dan masa kampanye.
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti mengungkapkan aturan kampanye harus diubah demi terciptanya Pilkada 2024 yang sehat, terstruktur dan sistematis.
"Aturannya harus dibuat dengan jelas, berkaitan dengan bagaimana sosialisasi dan kampanye itu didefinisikan," kata Felia Primaresti kepada wartawan, Jumat (28/6/2024).
Dia menegaskan jika melihat pengalaman Pemilu Serentak 2024 lalu, setelah calon peserta pemilu ditetapkan KPU, terdapat jeda waktu menuju hari pelaksanaan kampanye. Pada jeda waktu itulah sebagian calon peserta pemilu yang memiliki sokongan dana melimpah, mereka dapat melakukan pencitraan menggunakan alat peraga kampanye atau media-media lain.
"Jika itu dibiarkan dan tidak diatur secara jelas, potensi konflik di daerah pemilihan cenderung meningkat dan sangat membahayakan," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 2Putin Nyatakan Rusia Siap Perang dengan Eropa Meskipun Tidak Menginginkannya
- 3Pemimpin Oposisi Israel Berjanji akan Mengganti Pemerintahan Netanyahu setelah Pemilu
- 44 Link CCTV Jakarta Hari Ini, 28 Oktober 2026: Pantau Situasi Demo di Bundaran HI!
- 5Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 6Viking Sebut Terduga Pembunuh ARK Bukan Pendukung Persija, Terindikasi Kelompok Suporter Klub Lain
- 7Luhut soal Polemik Ekspor Gas: Ngapain Berkelahi dengan Singapura?
- 8Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 9Geledah Kantor PT IPPS, Kejagung Sita Ponsel dan Temukan Akses Ruangan Rahasia
- 10KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sita Uang Tunai






