Seniman Dilarang Bicara Politik, PDIP: Tindakan Berlebihan dan Tak Perlu

AKURAT.CO Pengakuan Butet Kartaredjasa yang harus meneken komitmen tidak berbicara politik ketika mentas di Taman Ismail Mazuki (TIM), Jakarta, pada  1 Desember 2023, disikapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tindakan polisi memberi izin keramaian dengan syarat Butet tidak boleh bicara politik berlebihan dan tak perlu.

Hasto yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud menganggap, pengakuan Butet yang sudah malang-melintang berkesenian sejak era orde baru memprihatinkan. Seharusnya aparat tidak mencampuri kegiatan budaya dan kesenian.

“Itu suatu tindakan yang berlebihan, suatu campur tangan dalam ranah kebudayaan, yang seharusnya tidak perlu,” kata Hasto, di Gedung High End, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Baca Juga: Butet Bagikan Lukisan Dramatis Djoko Pekik

Dalam pengakuannya, Butet harus menandatangani sejumlah poin komitmen sebelum mentas di TIM. Poin-poin tersebut antara lain tidak berkampanye dan berbicara politik.

Butet mengaku menandatangani komitmen tersebut, ketika diberitahu panitia adanya persyaratan tambahan. Ketika mentas, barulah Butet menyampaikan adanya persyaratan yang cukup mengagetkan itu.

Menurutnya, selama reformasi, baru kali ini dirinya harus menandatangani komitmen yang redaksionalnya mengatur konten yakni tak boleh bicara politik. Butet merasa tidak terintimidasi dan menolak melaporkan ke polisi.

Baca Juga: Komunitas Seniman Pendukung Jokowi Deklarasikan Prabowo

Sedangkan pihak panitia telah menegaskan tidak mengalami intimidasi ketika polisi datang mengantarkan surat komitmen itu. Hasto memandang cara-cara yang mengungkung kebebasan berekspresi, menguatkan asumsi sebagian publik yang merasa praktik orde baru (orba) kembali diterapkan.

“Ini memperkuat apa yang disampaikan masyarakat, terjadinya suatu fenomena yang menjadi kenyataan, bagaimana neo orba itu kembali hadir,” tuturnya.