Kenapa Hacker Korea Utara Sulit Diburu Interpol? Ini Alasannya

AKURAT.CO Hacker yang diduga memiliki hubungan dengan Korea Utara menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kejahatan siber internasional. Mereka sulit diburu bukan hanya karena kemampuan teknologi, tetapi juga karena aktivitasnya dapat melibatkan banyak negara, identitas digital yang sulit dipastikan, serta perbedaan aturan hukum di setiap wilayah.

Salah satu kelompok yang sering dikaitkan dengan aktivitas siber Korea Utara adalah Lazarus Group. Kelompok ini dikenal melalui berbagai kasus serangan digital, termasuk pencurian aset kripto yang menjadi perhatian dalam keamanan siber internasional.

Baca Juga: AS Bongkar Operasi Hacker China, NASA hingga Senat Jadi Target

Lantas, mengapa hacker Korea Utara sulit diburu Interpol dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya?

1. Identitas Pelaku Sulit Dipastikan

Salah satu tantangan utama dalam menangani kejahatan siber adalah memastikan siapa yang sebenarnya berada di balik serangan. Pelaku dapat memanfaatkan jaringan internet, perangkat, dan infrastruktur digital yang berada di berbagai wilayah untuk menjalankan aksinya.

Akibatnya, lokasi terjadinya serangan belum tentu sama dengan tempat pelaku berada. Penyidik perlu mengumpulkan bukti digital dan menelusuri berbagai aktivitas untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab.

Dalam kasus kelompok seperti Lazarus, penelusuran juga membutuhkan analisis teknis yang mendalam. Peneliti keamanan siber perlu membandingkan pola serangan, perangkat lunak berbahaya, serta jejak digital yang ditemukan.

Karena itu, mengidentifikasi kelompok yang diduga bertanggung jawab tidak selalu berarti aparat sudah mengetahui identitas setiap anggotanya.

2. Serangan Siber Bisa Melibatkan Banyak Negara

Kejahatan siber tidak mengenal batas wilayah seperti kejahatan konvensional. Seseorang dapat menjalankan serangan dari satu negara, menggunakan infrastruktur digital di negara lain, kemudian menargetkan korban yang berada di wilayah berbeda.

Situasi tersebut membuat penyelidikan menjadi lebih rumit karena setiap negara memiliki kewenangan dan aturan hukum masing-masing.

Penelitian dalam Padjadjaran Law Review menjelaskan bahwa kejahatan siber lintas negara membutuhkan kerja sama antarnegara melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik.

Melalui mekanisme tersebut, suatu negara dapat meminta bantuan negara lain untuk memperoleh bukti, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan dalam proses hukum.

3. Dugaan Keterkaitan dengan Kepentingan Negara

Hal lain yang membuat kelompok peretas Korea Utara menarik perhatian adalah dugaan keterkaitannya dengan kepentingan pemerintah negara tersebut.

Salah satu contohnya adalah Lazarus Group. Penelitian Rika Sartika dan Nur Isdah Idris yang diterbitkan dalam Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik pada 2025 membahas kelompok ini sebagai aktor siber yang diduga memiliki hubungan dengan pemerintah Korea Utara.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa aktivitas Lazarus Group berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan strategi Korea Utara dalam menghadapi tekanan internasional.

Jika suatu kelompok peretas diduga memiliki dukungan atau hubungan dengan kepentingan negara, penanganannya bisa menjadi lebih kompleks. Persoalannya bukan hanya mencari pelaku, tetapi juga menghadapi kemungkinan terbatasnya akses penyidik terhadap informasi dan wilayah yang diperlukan.

Meski demikian, dugaan hubungan suatu kelompok dengan pemerintah tidak otomatis membuktikan bahwa setiap serangan dilakukan atas perintah langsung negara tersebut.

4. Pelacakan Hasil Kejahatan Digital Tidak Mudah

Sebagian aktivitas kelompok peretas Korea Utara juga dikaitkan dengan pencurian aset kripto atau cryptocurrency.

Penelitian Muhammad Asnul Husadi dan Nur Isdah Idris dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara pada 2025 membahas pencurian cryptocurrency oleh Lazarus Group sebagai bagian dari strategi yang berkaitan dengan kepentingan Korea Utara.

Aset kripto digunakan melalui jaringan digital sehingga penelusuran transaksi membutuhkan kemampuan analisis khusus. Penyidik perlu mengidentifikasi aliran aset dan mencari keterkaitan antara transaksi dengan pihak yang diduga terlibat.

Menemukan jejak transaksi juga belum tentu langsung mengungkap identitas pemilik atau orang yang mengendalikan aset tersebut.

Karena itu, proses pelacakan membutuhkan pengumpulan bukti tambahan agar hasil penyelidikan dapat digunakan dalam proses hukum.

5. Interpol Tidak Bisa Langsung Menangkap Pelaku di Negara Lain

Banyak orang menganggap Interpol memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku kejahatan di seluruh dunia. Padahal, tugas lembaga ini lebih berfokus pada koordinasi dan kerja sama kepolisian antarnegara.

Salah satu mekanisme yang dikenal adalah Red Notice. Pemberitahuan ini digunakan untuk meminta bantuan kepolisian negara anggota dalam mencari dan melakukan penahanan sementara terhadap seseorang yang sedang dicari untuk proses hukum.

Namun, penerbitan Red Notice tidak otomatis menjadi perintah penangkapan yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan hukum nasional negara tempat orang tersebut ditemukan.

Hal ini juga menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kejahatan internasional. Apabila pelaku berada di wilayah negara yang tidak memberikan kerja sama atau proses hukumnya memiliki perbedaan, upaya penegakan hukum dapat membutuhkan waktu lebih panjang.

Dengan demikian, Interpol tidak dapat bertindak sendiri tanpa keterlibatan aparat dan otoritas hukum negara terkait.

Baca Juga: Mengenal Ethical Hacker: Peretas Beretika yang Menjaga Keamanan Dunia Digital

Bagaimana Cara Interpol dan Negara Lain Menanganinya?

Untuk menghadapi kejahatan siber lintas negara, diperlukan kerja sama antara kepolisian, lembaga keamanan siber, dan otoritas hukum dari berbagai negara.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Pertukaran informasi: Negara-negara berbagi data mengenai pola serangan, identitas yang diduga terlibat, dan jejak digital.

• Analisis bukti digital: Tim keamanan siber menelusuri perangkat, jaringan, dan aktivitas yang berkaitan dengan serangan.

• Bantuan hukum antarnegara: Aparat dapat meminta dokumen atau bukti dari negara lain melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik.

• Koordinasi penegakan hukum: Interpol membantu menghubungkan kepolisian negara anggota agar penyelidikan dapat berjalan secara terkoordinasi.

Langkah-langkah tersebut diperlukan karena kejahatan siber lintas negara tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan teknologi.

Hacker yang diduga berasal dari atau memiliki hubungan dengan Korea Utara sulit diburu karena penanganannya menghadapi berbagai hambatan, mulai dari identifikasi pelaku, pelacakan aset digital, perbedaan yurisdiksi, hingga keterbatasan kerja sama antarnegara.

Keberadaan kelompok seperti Lazarus Group memperlihatkan bahwa kejahatan siber dapat berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas daripada sekadar pencurian data atau uang.

Di sisi lain, Interpol memiliki peran penting dalam menghubungkan kepolisian berbagai negara, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan secara langsung di seluruh wilayah.

Oleh karena itu, keberhasilan menangani kejahatan siber internasional sangat bergantung pada bukti yang kuat, kemampuan penyelidikan, serta kerja sama hukum antarnegara.

Muhammad Dafa Afrizal (Magang)