Bukan Cuma Belajar di Kelas, Pemerataan Pendidikan Juga Butuh Jembatan

AKURAT.CO Komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui program pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak di daerah terpencil.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan peran guru, hingga pembangunan infrastruktur yang memudahkan anak-anak menjangkau sekolah.

Menurut Syahganda, berbagai upaya pemerintah di sektor pendidikan perlu dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh program di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengatasi hambatan akses yang selama ini dihadapi masyarakat.

“Pemerintah sudah bekerja keras, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi berbagai upaya tersebut belum terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Syahganda saat mengunjungi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa (27/10/2026).

Ia menilai, salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap pemerataan pendidikan adalah upaya memperluas akses pembelajaran hingga ke desa-desa.

Program digitalisasi pendidikan dan penguatan peran guru menjadi bagian dari langkah tersebut agar layanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Namun, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menghadirkan program pembelajaran dan tenaga pendidik.

Infrastruktur yang memadai juga menjadi kebutuhan mendasar, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis sulit.

“Sebagai contoh, pembangunan jembatan-jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat, khususnya anak-anak, kini dapat bersekolah dengan lebih mudah,” katanya.

Menurut Syahganda, pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian.

Penyediaan sarana dan prasarana harus berjalan beriringan dengan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

Kementerian yang menangani sektor pendidikan berperan memperkuat sistem pembelajaran dan kualitas guru, sedangkan pembangunan infrastruktur membantu mengatasi hambatan akses yang tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan belajar-mengajar semata.

Baca Juga: Babel Mendunia Apresiasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah