Prabowo Minta Program Kuliah Gratis di PTN Disiapkan Secepatnya

Moehamad Dheny Permana | 23 September 2026, 19:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri, di Istana Merdeka. - Biro Pers Setpres

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat disiapkan secepatnya. Pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan tersebut.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.

"Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana," ujar Brian, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai dasar untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan skema penerapannya.

Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan kebijakan dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.

"Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung," ungkapnya.

Presiden juga menginstruksikan agar kajian dilakukan lebih mendalam melalui pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Brian berharap dalam sekitar dua minggu hingga satu bulan, tim tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas. Hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar penetapan langkah berikutnya.

Hasil kajian tersebut selanjutnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

"Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," pungkas Brian.