Prabowo: Hukum Tidak Boleh Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah, Itu Zolim

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani. 

Hal tersebut disampaikan saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan, di Jakarta, pada Senin (20/10/2025). 

Dalam sambutannya, dia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberaniannya dalam mengembalikan kerugian negara. 

Baca Juga: Prabowo Ultimatum Jaksa dan Polisi: Jangan Cari-cari Perkara dengan Rakyat Kecil

Namun, dia juga mengingatkan agar semangat penegakan hukum tersebut selalu disertai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama terhadap rakyat kecil.

"Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya," tegasnya.

Dia juga menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun hakim, diminta untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil.

"Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu," ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berusaha menipu negara. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan rakyat.

Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Sentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa

"Kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, karena saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita," tutur Presiden.

Dia menilai, penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun tersebut merupakan tanda baik bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya. Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa, untuk bersatu menjaga kekayaan nasional.

"Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu," pungkasnya.