Proyek Endorse Raffi Ahmad Rp14,69 Miliar dan Potensi Tax Boycott

AKURAT.CO "Kalo bener dipake pemerintah buat buzzer - demi Allah GW GAK IKHLAS," unggah akun threads hanifthamrin, menyikapi berita soal proyek endorse RANS senilai Rp14,69 miliar dari Kemendikbudristek dan KKP yang dirilis ICW baru-baru ini.

Hanif Thamrin adalah seorang wirausahawan, kreator digital seputar sepak bola yang juga pernah berkarier di Manchester City sebagai produser konten internasional. Sebagai warga negara yang baik, ia rela mencicil tagihan pajak setiap bulanannya dengan harapan layanan publik oleh pemerintah terus membaik.

Hanif menceritakan, setiap bulan ia harus mencicil pajak karena nominal tagihan yang sangat besar. Itu terus ia lakukan untuk menyelesaikan "kewajiban" pelaporan pajak tahun 2021. Namun begitu kecewanya Hanif saat membaca temuan ICW soal belanja endorse Raffi Ahmad dari Kemendikbudristek dan KKP senilai Rp14,69 miliar tersebut.

Baca Juga: 8 Proyek Endorse Raffi Ahmad dari Dua Kementerian Bernilai Rp14,69 Miliar, Ini Rinciannya

"Sejak 2021, selain kerja kantoran. Gw kerja sampingan 2-3 kerjaan sekaligus. Jadi konsultan livestream buat company2 India, wiraswasta juga, ampe muka kena bells palsy saking jarang istirahat. Buat apa? Krn gw gak punya rumah. Gw cm mau istri & anak2 gw punya rumah setelah gw gak ada. Trus tahu2 diinfo DJP krn ada bbrp sampingan, gw kurang bayar pajak ratusan juta. Ampe gw harus cicil2 itu pajak. Taunya dipake buat buzzer itu uang pajak. Jujur gw gak ikhlas & ridho," unggah Hanif.

Kekecewaan Hanif adalah fenomena gunung es. Banyak masyarakat Indonesia sedang prihatin dengan keadaan ekonomi dan pemerintahan beberapa tahun belakangan. Di pinggiran Ibu Kota, pedangan kaki lima, atau obrolan warkop sudah sering terdengar celetukan seperti "buat apa bayar pajak toh ujungnya dikorupsi". Ini sudah tak terdengar asing lagi.

Bahkan gemanya di media sosial lebih besar. Di 2016 saat pemerintah menerapkan kebijakan Tax Amnesti, tahun 2023 saat mencuat kasus penganiayaan oleh anak mantan petinggi DJP Rafael Alun Trisambodo dan tahun 2025 saat pemerintah memberlakukan opsen atau pungutan tambahan pajak kendaraan, selalu muncul gerakan tax boycott.

Tagar StopBayarPajak, yang merupakan bentuk protes digital dan seruan warganet di Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah selalu muncul mewarnai linimasa setiap saat ada yang dirasa oleh masyarakat. Pun dengan temuan terbaru ICW ini. Ia bisa jadi pemantik tax boycott sesungguhnya.

Temuan ICW

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Total nilai 8 paket pengadaan itu mencapai Rp14.696.955.002. Rinciannya, 5 paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai Rp3,9 miliar. Sementara 3 paket lainnya berasal dari KKP sepanjang 2025 hingga 2026 dengan nilai mencapai Rp10,79 miliar.

Temuan ICW tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai urgensi belanja jasa influencer, transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga potensi konflik kepentingan.