Dapat Restu DPR, Anggaran KKP 2025 Naik Jadi Rp10,7 T

AKURAT.CO Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa KKP mendapatkan pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp6,23 triliun.

Di mana terdiri dari rupiah murni Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri Rp1,39 triliun, PNBP Rp251 miliar, BLU Rp92 miliar, dan SBSN Rp25,91 miliar. "Namun, untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru, kami mengusulkan adanya tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,47 triliun," ucapnya pada saat RDP bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Oleh karena itu, lanjut Menteri Trenggono, pihaknya berharap dengan adanya usulan tambahan anggaran tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk menyusun pagu anggaran tahun 2025. "Dengan adanya usulan penambahan anggaran ini, pagu indikatif KPP tahun 2025 menjadi Rp10,7 triliun," paparnya.

Baca Juga: KKP: PIT Seimbangkan Nilai Ekonomi dan Ekologi

Tak menunggu lama, usulan penambahan anggaran yang disampaikan MenKP Trenggono tersebut mendapat respons baik dari Anggota Komisi IV DPR RI, di mana anggota senada menyampaikan bahwa pihaknya setuju agar pagu anggaran KKP Tahun 2025 ditambah.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Hanan A. Rozak menyatakan bahwa peningkatan anggaran KKP untuk tahun 2025 sangat diperlukan karena tanpa anggaran yang memadai, program-program KKP untuk tahun 2025 tidak akan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

"Kami sangat mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,47 triliun untuk tahun 2025 yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kami melihat bahwa tanpa anggaran yang cukup, program-program yang telah direncanakan KKP saat ini tidak mungkin bisa terlaksana sesuai harapan," ujarnya.

Tak hanya Hanan, Saadiah Uluputty dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendukung dengan adanya penambahan anggaran untuk Kementerian KP. Dirinya menyoroti mengenai usulan anggaran yang disampaikan tidak disetujui oleh Bappenas dan Menkeu. Sebab bagi Saadiah hal tersebut merupakan satu paradigma salah terkait pembangunan perikanan, yang dimana blue economy menjadi prioritas utama pemerintahan

"Coba kita buka, pada anggaran Kementerian PUPR saja ada Rp146,98 triliun, Kementerian Pertahanan Rp135,4 triliun, Polri Rp114 triliun. Padahal potensi sumber daya alam kita yang ada di laut ini mendapatkan jatah anggaran yang sangat sedikit. Tadi diusulkan Rp10 triliun, kenapa nggak Rp50 triliun saja pak? Ini belum setengahnya dari pertahanan dan Polri. Saya kritis keras Bappenas dan Menko Perekonomian, kita undang kalau perlu, kita sampaikan di mana paradigma mereka terkait pembangunan sektor perikanan, kalau kita ingin digdaya dari laut," paparnya.