Gibran Mau Bawa Polemik Suket ke PTUN, PDIP: Tak Masuk Akal dan Hanya Ulur Waktu

AKURAT.CO DPP PDIP mengkritik langkah pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ingin membuktikan kebenaran surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan maupun keaslian ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan langkah tersebut tidak tepat karena PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA). Sebab, kedua lembaga peradilan tersebut memiliki ranah kewenangan berbeda.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Menko Yusril: Putusan MK dan MA Soal Dokumen Pendidikan Gibran Sudah Final, Sudah Tidak Bisa Diapa-apakan Lagi

Dia juga menyinggung gugatan sebelumnya terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sempat diperiksa di PTUN. Dalam persidangan tersebut, perwakilan kementerian terkait tidak menghadiri sidang hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.

"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ujarnya.

Dia pun mempertanyakan pihak yang hendak digugat apabila persoalan tersebut kembali dibawa ke PTUN. Dia juga menilai kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak terkait.

"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," katanya.

Baca Juga: KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?

Deddy pun menduga langkah tersebut hanya bertujuan mengulur waktu, di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran. "Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. MA menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. 

Di sisi lain, terdapat gugatan berbeda yang diajukan PT Mercy Toga Kirana di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT.