ULN Swasta Masih Lesu, Pemerintah Topang Pertumbuhan Utang RI

AKURAT.CO Struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia menunjukkan pergeseran penting pada April 2026. Saat total ULN nasional mencapai USD439,8 miliar atau tumbuh 1,9% secara tahunan (year-on-year/yoy), pertumbuhan tersebut hampir sepenuhnya ditopang oleh sektor pemerintah di tengah masih melemahnya aktivitas pinjaman luar negeri swasta.

Data Bank Indonesia (BI) yang dirilis Senin (15/6) menunjukkan posisi ULN Indonesia setara dengan 29,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ULN pada Maret 2026 yang tercatat 1,0% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik yang masih positif, sementara sektor swasta masih mengalami kontraksi.

Baca Juga: DPR Apresiasi Langkah Baru Bank Indonesia Perkuat Rupiah

"Perkembangan ULN Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," kata Ramdan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/6/2026).

BI mencatat posisi ULN pemerintah mencapai USD216,4 miliar pada April 2026 atau tumbuh 3,7% yoy. Meski sedikit melambat dibandingkan Maret yang tumbuh 3,8%, pemerintah tetap menjadi penyumbang utama kenaikan ULN nasional.

Menariknya, di saat pinjaman luar negeri pemerintah tumbuh lebih moderat, investor asing masih mencatatkan arus modal masuk (net inflow) ke pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Kondisi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga meski pasar global dibayangi ketidakpastian suku bunga dan perlambatan ekonomi dunia.

Sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Porsi terbesar dialokasikan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22%), disusul administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (20,5%), pendidikan (16,2%), konstruksi (11,5%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%).

BI juga mencatat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99%, sehingga risiko pembiayaan jangka pendek relatif rendah.

Di sisi lain, sektor swasta masih menunjukkan kehati-hatian dalam mencari pendanaan dari luar negeri. Posisi ULN swasta tercatat USD193,2 miliar pada April 2026 atau mengalami kontraksi 0,7% yoy.

Meski demikian, penurunan tersebut lebih baik dibandingkan Maret 2026 yang mencatat kontraksi sebesar 1,4%.

Pelemahan terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 5,0% yoy, meski lebih rendah dibandingkan kontraksi 6,3% pada bulan sebelumnya.

Baca Juga: Bank Indonesia Naikkan BI-Rate ke 5,50 Persen

Data ini mengindikasikan perusahaan dan lembaga keuangan masih cenderung menahan ekspansi pembiayaan luar negeri di tengah tingginya volatilitas pasar global serta tekanan nilai tukar yang terjadi sepanjang tahun ini.

Empat sektor menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, yakni industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menguasai 79,6% dari total ULN swasta.

Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap terkendali dan berkelanjutan.

"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Ramdan.