Surplus Primer APBN Capai Rp85,1 Triliun, Jadi Penyangga di Tengah Defisit

AKURAT.CO Keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp85,1 triliun hingga akhir Juni 2026, meski secara keseluruhan APBN mengalami defisit Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi fiskal pemerintah masih berada dalam jalur yang terkendali.

Dalam konsep APBN, keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Surplus pada pos tersebut menunjukkan pemerintah mampu membiayai belanja rutinnya dari penerimaan negara.

Baca Juga: Kemhan: Hibah Kapal Induk Italia Perkuat Pertahanan Maritim Tanpa Bebani Pengadaan APBN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, defisit APBN tetap berada dalam batas yang terukur karena ditopang pertumbuhan pendapatan negara yang kuat.

"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pendapatan negara hingga Juni mencapai Rp1.459,4 triliun atau meningkat 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.187,8 triliun. Di dalamnya, penerimaan pajak tercatat Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau meningkat 3,4%. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp271 triliun atau tumbuh 21,6%.

Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan pengeluaran sebesar Rp1.656 triliun atau naik 17,8% dibandingkan semester I-2025.

Baca Juga: MTI: Penyeberangan Perintis NTT Tak Cukup Dibuka, APBN Harus Diperkuat

Menurut Purbaya, kombinasi pertumbuhan pendapatan dan pengelolaan belanja tersebut turut menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor.

"Kinerja fiskal ini turut menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek," katanya.