57,56 Persen Warga Jakarta Barat Belum Punya Rumah Layak Huni, Menteri PKP Kebut Bedah Rumah Sebagai Solusi

AKURAT.CO Pemerintah menggenjot bedah rumah, sertifikasi gratis, dan pemberdayaan ekonomi warga melalui kolaborasi lintas kementerian di Jakarta Barat.

Persoalan kepemilikan rumah masih menjadi tantangan di DKI Jakarta. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyebut 39,4% penduduk DKI Jakarta belum memiliki rumah sendiri. 

Di Jakarta Barat, persoalan hunian juga menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Pemerintah mendorong penanganan persoalan tersebut melalui program bedah rumah, sertifikasi rumah gratis, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Baca Juga: Program Bedah Rumah Baru 14,93 Persen, Maruarar Ungkap Kendala di Daerah

Langkah itu dibahas dalam kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Komplek Permata, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia menyampaikan, berdasarkan survei yang dipaparkannya dalam kegiatan tersebut, sekitar 12,4% penduduk belum memiliki rumah dan 24% masih menempati rumah tidak layak huni. Sementara itu, untuk DKI Jakarta, 39,4% penduduk disebut belum memiliki rumah sendiri.

“Berdasarkan survei, sekitar 12,4 persen belum memiliki rumah dan 24 persen masih menempati rumah tidak layak huni. Untuk DKI Jakarta, 39,4 persen belum memiliki rumah sendiri, sedangkan di Jakarta Barat angkanya mencapai 57,56 persen untuk rumah yang atapnya masih menggunakan asbes,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10/2026).

Data tersebut perlu dibaca sesuai indikator yang digunakan BPS. Angka 57,56% dalam pernyataan Amalia merujuk pada rumah yang atapnya masih menggunakan asbes, bukan persentase penduduk Jakarta Barat yang belum memiliki rumah sendiri. Perbedaan indikator ini penting agar data tidak disalahartikan sebagai angka kepemilikan rumah.

Bedah Rumah Tak Cukup, Sertifikat Jadi Perhatian

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program perumahan perlu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas hunian harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas kepemilikan rumah dan upaya memperkuat kesejahteraan keluarga.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Mendagri, Kepala BPS, Kementerian ATR/BPN, Kapolda Metro Jaya, PNM, dan semua pihak yang telah mendukung, membantu, serta menunjukkan keberpihakan untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan komprehensif dalam bedah rumah bagi rakyat kecil. DKI Jakarta adalah etalase, dan 10.300 rumah dibedah oleh Presiden Prabowo di Jakarta,” kata Maruarar.