Penggelapan Dana Perusahaan Bergulir di PN Tegal, Korban Kecewa Terdakwa Bebas

AKURAT.CO Proses hukum kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menyeret nama mantan General Manager (GM) PT. Mataram Cakra Buana Agung (MCBA), Esther Renny Christina, resmi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tegal pada Selasa (10/11/2026).

​Dalam sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan tersebut, pihak korban yang diwakili Direktur Utama PT. MCBA, Darwanto, bersama kuasa hukumnya, Dr. Tris Haryanto, S.H., M.H., secara tegas menolak opsi penyelesaian damai atau Restorative Justice (RJ).

Pihak korban mendesak majelis hakim agar segera mengevaluasi status tahanan terdakwa yang saat ini hanya berstatus sebagai tahanan kota.

​Kasus ini bermula ketika Esther Renny Christina yang menjabat sebagai GM PT. MCBA di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2020 hingga Maret 2024, dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan.

Baca Juga: Ruben Onsu Damai Kasus Penggelapan, Polisi: Penyidikan Tetap Berjalan

PT. MCBA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) satpam, cleaning service, dan parkir.

​Pada Januari 2024, pihak korban mendapati adanya pengalihan dana pembayaran invoice dari perusahaan rekanan, PT. Mutiara Cahaya Tegal, yang seharusnya masuk ke rekening resmi perusahaan korban justru dialihkan ke rekening pribadi terdakwa.

Penggelapan dana invoice ini terjadi pada periode Desember 2023 hingga Maret 2024 (dengan rincian tanggal 7 Desember 2023, 7 Februari 2024, dan Maret 2024) dengan total kerugian mencapai Rp303.583.298.

​Selain uang invoice, terdakwa juga diduga menggelapkan sejumlah aset perusahaan yang sebelumnya dibeli menggunakan dana operasional korban untuk dialihkan menjadi milik pribadi.

Lebih lanjut, setelah kasus ini terkuak, terdakwa bahkan mendirikan perusahaan baru bernama PT. Wahyu Esther Management (WSM) yang bergerak di bidang serupa, di mana ia bertindak sebagai direkturnya. Akibat rentetan kejadian ini, total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai sekitar Rp500 juta.

​Perkara ini kemudian berproses hingga Satreskrim Polres Tegal menetapkan pelaku sebagai tersangka pada 16 Juli 2026. Berkas perkara dinyatakan P21, dan dilakukan pelimpahan tahap kedua ke kejaksaan pada Rabu, 28 Oktober 2026, sebelum akhirnya disidangkan di PN Tegal.

​Keberatan terbesar dari pihak korban saat ini adalah status terdakwa yang tidak pernah ditahan secara fisik sejak tahap penyidikan hingga pelimpahan ke kejaksaan, dengan dalih alasan kesehatan menderita tekanan darah tinggi. Hingga sidang perdana digelar, terdakwa masih melenggang dengan status tahanan kota.

​Merespons hal tersebut, Dr. Tris Haryanto melayangkan kritik tajam dan meminta Ketua PN Tegal untuk mengevaluasi kembali penetapan status penahanan tersebut demi menjunjung tinggi asas equality before the law.

​“Kami benar-benar keberatan dan kecewa. Dalam hukum kita mengenal asas Equality Before the Law, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kalau hanya sekadar alasan tensi naik kemudian dengan mudah dialihkan menjadi tahanan kota, bagaimana nasib para tahanan lain yang mungkin kondisi kesehatannya lebih parah? Apakah negara kita ini tidak bisa memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi para tahanan?” kritik Tris.

​Pihak korban menambahkan bahwa alasan kesehatan tidak serta-merta meniadakan kewenangan penahanan, mengingat fasilitas rutan atau lapas di bawah negara telah dilengkapi dengan layanan medis yang memadai.

​Dalam persidangan perdana tersebut, terdakwa sempat membenarkan isi dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menanggapi hal itu, Majelis Hakim sempat menawarkan opsi penyelesaian perkara secara damai atau Restorative Justice kepada pihak korban. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah.

​“Prinsipnya, penegakan hukum harus dijalankan. Kami menolak (RJ) karena klien kami sudah memberikan ruang dan waktu selama dua hingga tahun agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh terdakwa,” tegas sang pengacara.

Baca Juga: ​Usut Tuntas Penggelapan Dana Perusahaan, Amanda Manopo Temukan Aliran Dana Masuk Rekening Pribadi

​Melalui jalannya persidangan ini, pihak korban berharap majelis hakim dapat memverifikasi alasan kesehatan terdakwa secara objektif berdasarkan data medis yang relevan, serta segera mengeluarkan penetapan penahanan Rutan agar rasa keadilan bagi korban dapat terpenuhi.