Irak Terancam Jadi Medan Perang Baru? Milisi Pro-Iran Kembali Menguat, PM Muda Hadapi Ujian Terberat

AKURAT.CO Berakhirnya perang Iran tidak serta-merta membawa ketenangan bagi Irak. Sebaliknya, konflik tersebut justru kembali menyoroti kekuatan milisi-milisi bersenjata pro-Iran yang selama ini menjadi salah satu faktor paling rumit dalam politik dan keamanan negara itu.

Selama perang berlangsung, sejumlah kelompok bersenjata yang beroperasi dari wilayah Irak mengklaim melakukan serangan drone dan rudal terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Aksi tersebut memperlihatkan betapa mudahnya Irak terseret ke dalam konflik regional meski pemerintah berupaya menjaga jarak dari konfrontasi antara Washington dan Teheran.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi yang baru menjabat dan menjadikan pengendalian senjata di bawah otoritas negara sebagai agenda utama pemerintahannya.

PM Termuda Irak Dihadapkan pada Tekanan AS dan Iran

Ali al-Zaidi, yang berusia 40 tahun, mencatat sejarah sebagai perdana menteri termuda Irak setelah dilantik pada Mei lalu. Namun, masa awal pemerintahannya langsung diwarnai tekanan dari dua kekuatan besar yang saling berseberangan, yakni Amerika Serikat dan Iran.

Pengamat sejarah Irak dari California State University San Marcos, Ibrahim al-Marashi, menilai Zaidi kini berada dalam posisi yang sangat sulit.

"Zaidi harus menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat yang gagal mewujudkan perubahan rezim di Iran, sekaligus menghadapi Iran yang kemungkinan akan bereaksi keras terhadap setiap upaya penggunaan Irak sebagai basis untuk melemahkan Teheran," ujarnya.

Menurut Marashi, Irak kini berada di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik yang berpotensi mengguncang stabilitas dalam negeri.

Ribuan Serangan Milisi Guncang Kawasan

Dampak perang Iran terasa luas di Irak. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di negara tersebut.

Sementara itu, berbagai milisi Irak juga disebut telah mengklaim atau melancarkan ribuan serangan di sejumlah negara Teluk, Yordania, dan Suriah.

Arab Saudi bahkan dilaporkan memperkirakan hampir separuh serangan drone yang menyasar wilayahnya berasal dari Irak.

Ketegangan semakin meningkat setelah enam personel militer Amerika tewas dalam insiden jatuhnya pesawat pengisian bahan bakar Angkatan Udara AS di wilayah udara Irak pada Maret lalu. Meski Washington dan Baghdad menyebutnya sebagai kecelakaan, koalisi kelompok bersenjata pro-Iran mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

AS Tingkatkan Tekanan ke Baghdad

Sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas milisi, Washington mulai mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Baghdad.

Pada April lalu, Amerika Serikat menghentikan sebagian kerja sama keamanan dengan Irak dan menangguhkan pengiriman dana hasil penjualan minyak.

Analis Irak dari International Crisis Group, Lahib Higel, mengatakan tujuan utama Washington adalah memastikan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran tidak lagi mengancam kepentingan AS maupun membantu aktivitas ekonomi Teheran melalui Irak.

"Amerika Serikat ingin memastikan kelompok pro-Iran tidak menyerang kepentingan AS di kawasan dan tidak memfasilitasi aktivitas ekonomi Iran melalui Irak," katanya.

Upaya Melucuti Milisi Mulai Terlihat

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Irak mulai mendorong integrasi anggota kelompok bersenjata ke dalam institusi negara secara individual, bukan sebagai satuan militer yang tetap mempertahankan struktur organisasinya.

Sejumlah perkembangan terbaru menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan.

Kelompok Syiah berpengaruh Asaib Ahl al-Haq mengumumkan pembentukan komite untuk memulai proses pemisahan diri dari Popular Mobilization Forces (PMF) dan menyerahkan senjata kepada negara.

Langkah serupa sebelumnya dilakukan ulama Syiah berpengaruh, Muqtada al-Sadr, yang membubarkan Brigade Perdamaian dan menyatakan dukungan terhadap otoritas negara.

Kelompok Kataib Imam Ali juga disebut menunjukkan kesiapan mengikuti jalur yang sama.

Pemerintah Amerika Serikat menyambut baik perkembangan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah penting menuju penguatan kedaulatan Irak.

Hizbullah Irak Masih Menjadi Tantangan

Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa proses pelucutan senjata tidak akan berjalan mudah.