Menko Polkam Minta Pemulihan Pascakonflik Papua Pegunungan Dipercepat

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat mempercepat pemulihan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Djamari menegaskan masyarakat terdampak tidak boleh terlalu lama menunggu penanganan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta segera menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Kalimat yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ujar Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ia juga meminta setiap unsur pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga proses pemulihan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih.

Menurut Djamari, penanganan harus diprioritaskan pada kebutuhan mendasar yang telah dilaporkan pemerintah daerah agar dapat segera direalisasikan.

“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” ujarnya.

Dalam aspek administrasi, Djamari meminta surat kepada Menteri Sekretaris Negara segera disiapkan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam pembagian tugas, penetapan penanggung jawab, serta target waktu pelaksanaan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan pemulihan pascakonflik tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur.

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kehidupan masyarakat kembali pulih sekaligus mencegah konflik sosial serupa terjadi kembali.

Pendekatan kultural dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.

Ia menilai penanganan harus diawali dengan pemahaman yang tepat mengenai kondisi di lapangan.

Langkah jangka pendek perlu diarahkan untuk segera memulihkan kehidupan masyarakat, sedangkan program jangka menengah ditujukan untuk menangani persoalan mendasar yang menjadi akar konflik.

Pratikno juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat. Data tersebut diperlukan untuk memperlancar

proses verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan.

“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal juga,” jelasnya.

Baca Juga: AHY Luruskan Pidato Politik, Tegaskan Komitmen Dukung Kesuksesan Pemerintahan Prabowo